DPRD Surabaya Minta Potensi PAD 2027 Digarap Secara Nyata, Bukan Cuma di Atas Kertas
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 11 Nov 2026 16:00 WIB
selalu.id - Penambahan titik reklame di sejumlah ruas jalan Kota Surabaya belum sepenuhnya tercermin dalam target penerimaan pajak daerah.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks, mempertanyakan kenaikan target pajak reklame yang hanya sekitar 1 persen dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Surabaya Kerja Sama dengan Konjen China, Fokus Sains hingga Transfer Teknologi
Buleks menilai, pertumbuhan titik reklame semestinya menjadi peluang bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, keberadaan reklame baru mulai terlihat berjejer di sejumlah ruas jalan.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu diikuti penghitungan potensi pajak secara lebih cermat. Pemkot melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga diminta memastikan seluruh objek reklame memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kalau secara kasatmata, penambahan reklame itu sudah terlihat. Sepanjang ruas jalan sudah mulai berjejer. Ini mestinya bisa dihitung sebagai potensi tambahan pendapatan,” ujar Buleks, Rabu (11/11/2026).
Dia mempertanyakan belum optimalnya peningkatan target penerimaan reklame di tengah bertambahnya objek yang terlihat di lapangan.
Selain reklame, Buleks menyoroti potensi pajak dari sektor rumah makan dan usaha hiburan yang terus berkembang di Surabaya.
Menurut dia, pertumbuhan bisnis kuliner seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat penerimaan pajak daerah. Apalagi, saat ini rumah makan dan usaha kuliner semakin menjamur, baik di pusat perbelanjaan maupun kawasan permukiman.
Namun, pertumbuhan usaha tersebut harus diimbangi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dia menilai, pemerintah perlu memastikan transaksi usaha yang menjadi objek pajak benar-benar tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Pertemuan dengan Konjen China, Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bahas Penguatan Hubungan Antardaerah
Buleks juga menyinggung tempat hiburan yang menyediakan makanan dan minuman. Menurut dia, aktivitas usaha semacam itu perlu mendapat perhatian agar pengenaan pajaknya sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
“Yang perlu diteliti bukan hanya rumah makan, tetapi juga tempat hiburan. Pengawasannya harus benar-benar diperhatikan supaya potensi pajaknya bisa masuk ke APBD,” kata Ketua Fraksi PDIP Surabaya itu.
Di sisi lain, dia meminta Pemkot Surabaya tidak mengabaikan sektor pajak apartemen dan bangunan komersial yang memiliki persoalan tunggakan.
Buleks menilai, penagihan terhadap wajib pajak yang bermasalah harus disertai langkah tegas. Aktivitas usaha yang masih berjalan, menurut dia, semestinya tidak membuat kewajiban pajak diabaikan.
Dia juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset milik pemerintah kota. Sejumlah lahan yang belum dimanfaatkan atau masih dalam kondisi mangkrak dinilai berpotensi memberikan pemasukan apabila dikelola secara produktif.
Baca Juga: Perda Kebudayaan Disahkan, AH Thony Soroti Infrastruktur Tak Cukup Tanpa Perubahan Perilaku
“Kalau kita punya aset berupa lahan, tetapi dikontrakkan dengan nilai murah atau dibiarkan mangkrak, ini juga harus dievaluasi. Aset pemerintah sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan,” ungkapnya.
Sementara itu, sektor parkir juga menjadi perhatian Buleks. Setelah dilakukan inventarisasi dan penataan, dia berharap Pemkot dapat menghitung kembali potensi penerimaan parkir secara lebih terukur.
Dia berharap pembenahan sistem pendataan objek pajak, pengawasan, hingga pengelolaan aset dapat menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Peningkatan PAD juga tidak cukup hanya dengan menaikkan target di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan potensi pendapatan yang sudah terlihat di lapangan benar-benar tergarap dan masuk ke kas daerah.
Editor : Zein Muhammad
