Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik
- Penulis : Dony Maulana
- | Rabu, 11 Nov 2026 09:25 WIB
selalu.id – Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melindungi jutaan UMKM setelah neraca perdagangan tercatat memburuk sepanjang Januari hingga September 2026.
Ekspor menurun tajam, sementara impor justru melonjak, sehingga menciptakan defisit perdagangan yang lebar dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan jutaan pelaku UMKM di Jatim.
Baca Juga: Kemandirian Fiskal Jatim Stagnan, Banggar DPRD Sentil Pemprov Jangan Kerja Apa Adanya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Jawa Timur pada sembilan bulan pertama 2026 mencapai 21,26 miliar dolar AS, turun 7,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,92 miliar dolar AS.
Sebaliknya, nilai impor naik dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS. Ketimpangan itu membuat neraca perdagangan Jatim mencatat defisit sebesar 3,63 miliar dolar AS.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Eddy Paripurna mengatakan, penurunan ekspor bukan hanya persoalan angka perdagangan semata, melainkan berpotensi merembet ke sektor ekonomi kerakyatan.
"Penurunan permintaan ekspor dapat mendorong perusahaan mengurangi kapasitas produksi maupun pembelian bahan baku dari pemasok lokal. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi ini berisiko menekan omzet UMKM, terutama sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan," kata Eddy kepada selalu.id, Selasa (10/11/2026).
Menurut data SIDT‑UMKM Kementerian UMKM 2025, Jawa Timur memiliki sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Eddy mengingatkan, pelaku usaha kecil ini juga menjadi bagian dari rantai pasok industri besar, sehingga mereka akan ikut merasakan dampak ketika aktivitas perdagangan internasional melemah.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Evaluasi Sabo Dam dan Percepat Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Semeru
Eddy mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya fokus mengejar kenaikan angka ekspor, melainkan juga memperkuat pasar domestik, melindungi industri lokal, serta memperluas akses pemasaran produk UMKM. Perdagangan antarpulau dinilai dapat menjadi penyangga ketika permintaan pasar luar negeri sedang melemah.
Ia juga menyoroti pelaksanaan misi dagang antardaerah yang menjadi andalan Pemprov Jatim. Berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026, misi dagang tersebut telah dilaksanakan 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi mencapai Rp36,24 triliun. Meski angkanya tampak besar, Eddy meminta agar realisasi dan manfaatnya bagi UMKM tetap dievaluasi secara ketat.
"Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil," tegasnya.
Selain itu, Eddy mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, agar petani dan nelayan tidak sekadar menjadi pemasok bahan mentah, melainkan bisa memperoleh nilai tambah melalui pengolahan produk. Ia juga meminta Pemprov memetakan jenis barang impor yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Aplikasi Majadigi Benar-benar Bermanfaat, Bisa Contoh Sapawarga dan JAKI
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong sinergi antara Pemprov Jatim dengan perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal kerja bagi UMKM, termasuk optimalisasi KUR, pendampingan sertifikasi halal, standardisasi mutu, legalitas usaha, kemasan, hingga promosi.
Eddy menambahkan, melalui fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim akan meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM terkait perkembangan perdagangan dan kondisi pelaku usaha. Evaluasi tersebut akan mencakup jumlah UMKM yang terlibat dalam perdagangan antarpulau dan ekspor, realisasi transaksi misi dagang, jumlah kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, hingga penyerapan tenaga kerja.
"Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat," tandasnya.
Editor : Achmad Supriyadi
