Rabu, 11 Nov 2026 21:10 WIB

TACB Usulkan Lima Objek Sejarah di Nganjuk Jadi Cagar Budaya

Bunker Jepang di Nganjuk. (Foto: Yohanes/selalu.id).
Bunker Jepang di Nganjuk. (Foto: Yohanes/selalu.id).
Advertise - Hari Pahlawan 2026 Danantara Indonesia

selalu.id - Upaya pelestarian warisan sejarah di Kabupaten Nganjuk kembali menunjukkan progres signifikan.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Nganjuk secara resmi merekomendasikan lima Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk naik status menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten.

Baca Juga: Beasiswa 9.398 Pelajar Berprestasi, Pemkab Nganjuk Gelontorkan 7,8 Miliar

​Langkah strategis ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap bentangan jejak sejarah Nganjuk yang membentang dari era kerajaan klasik hingga masa perjuangan fisik.

​Sekretaris TACB Nganjuk, Sukadi, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut lahir melalui serangkaian kajian dan verifikasi ketat yang dilakukan oleh tim ahli di lapangan.

​“Tim memutuskan untuk merekomendasikannya kepada Bupati Nganjuk, untuk segera menetapkannya sebagai cagar budaya,” katanya, Rabu (11/11/2026).

​Adapun kelima objek yang diusulkan meliputi sepasang Nisan Makam Tumenggung Kopek di Kompleks Makam Pakuncen (Desa Pakuncen, Kecamatan Patianrowo); Prasasti Mataji serta kelompok Prasasti Ser, Jambi, dan Munder (Desa Bangle, Kecamatan Lengkong); hingga dua struktur Bunker Jepang yang terletak di Hutan Gambyok, Dusun Jatirejo, Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos.

​Anggota TACB Nganjuk, Kusnoto Indro Susilo, mengungkapkan bahwa rekomendasi untuk prasasti-prasasti di Desa Bangle merupakan wujud nyata penjagaan terhadap sumber sejarah primer yang masih bertahan di Bumi Anjuk Ladang.

​“Yang pada akhirnya dari sumber sejarah primer tersebut dapat menguak lebih banyak lagi informasi kesejarahan Kabupaten Nganjuk,” ujar Kusnoto.

​Sementara itu, anggota TACB lainnya, Nara Setya Wiratama, memandang kelima objek tersebut merepresentasikan kekayaan peradaban Nganjuk secara komprehensif.

Mulai dari peninggalan epigrafi masa Medang dan Panjalu, jejak arsitektur militer modern era pendudukan, hingga gambaran dinamika sosial-keagamaan masyarakat masa lampau.

Baca Juga: Dekatkan Layanan Hukum ke Warga, Kemenkum Jatim dan Pemkab Nganjuk Perkuat Sinergi

​Menurut Nara, penetapan ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen saintifik yang krusial.

​“(Rekomendasi penetapan) ini merupakan langkah saintifik krusial untuk mengamankan data primer sejarah Nganjuk lintas era, demi kepentingan riset dan edukasi publik berkelanjutan,” tegasnya.

​Di sisi lain, anggota TACB Nganjuk, Usman Hadi, memberikan catatan khusus agar pemilik maupun pengelola ODCB tidak melakukan perubahan atau pemugaran secara sembarangan.

Ia mendorong Pemkab Nganjuk melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk proaktif memberikan edukasi kepada pengelola terkait tata cara pemugaran yang sesuai standar pelestarian.

​Usman memperingatkan, tindakan renovasi tanpa mengindahkan ketentuan berlaku dikhawatirkan dapat menghilangkan konteks keaslian objek hingga berujung pada gugurnya kelayakan status cagar budaya.

Baca Juga: Bupati Nganjuk Marhaen: Semangat Pahlawan Harus Diwujudkan Lewat Kebijakan Pro Rakyat

​“Terkadang praktik seperti ini berangkat dari ketidaktahuan pengelola berkaitan dengan mekanisme pengelolaan cagar budaya,” ungkapnya.

​Menutup rangkaian rekomendasi tersebut, Ketua TACB Nganjuk, Yuli Kuntadi, menggarisbawahi urgensi dukungan fiskal dari pemerintah daerah. Menurutnya, alokasi anggaran yang memadai sangat dibutuhkan agar tim ahli dapat memperluas cakupan kajian ke berbagai wilayah lain di Nganjuk.

​Dengan ketersediaan anggaran yang optimal, potensi peninggalan sejarah dan budaya, baik dari era klasik hingga masa kemerdekaan, dapat diidentifikasi, diteliti, dan dilindungi secara maksimal dari ancaman kerusakan.

​“Sebenarnya potensi ODCB di Nganjuk itu sangat-sangat besar, mulai dari ODCB dari zaman klasik hingga masa kemerdekaan. Masih banyak ODCB di sini yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya,” tandas Yuli.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Menurut Deni, penguatan fungsi pengawasan justru semakin mendesak untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

Wujudkan Birokrasi Bersih, Imigrasi Jatim Kenalkan Inovasi Digital RAPI KARIR

Inovasi berbasis digital ini dirancang untuk memperkuat pengawasan serta pemantauan kepatuhan internal pegawai melalui pendekatan data.

Fraksi Golkar DPRD Surabaya Kerja Sama dengan Konjen China, Fokus Sains hingga Transfer Teknologi ​

Toni berharap sinergi timbal balik antara Surabaya dan berbagai kota di China dapat semakin diperluas.

Pertemuan dengan Konjen China, Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bahas Penguatan Hubungan Antardaerah

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni, mengatakan pertemuan tersebut bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan China.

Polda Jatim Bongkar 45 Kasus TPPO, PMI Non-Prosedural Paling Banyak

Langkah ini tak berjalan sendiri, melainkan dikuatkan lewat kolaborasi erat bertajuk program ‘Jogo Omah’.

Dari 7 Pedagang, Kini Pasar Krempyeng Sidoarjo jadi Motor Penggerak Ekonomi Warga

Pasar mingguan tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan usaha sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat.