Perda Kebudayaan Disahkan, AH Thony Soroti Infrastruktur Tak Cukup Tanpa Perubahan Perilaku
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 11 Nov 2026 14:05 WIB
selalu.id – DPRD Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Persoalan pembangunan infrastruktur Kota Surabaya dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa perubahan perilaku masyarakat. Persoalan kebersihan lingkungan hingga kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi salah satu contoh pentingnya pendekatan kebudayaan dalam pembangunan kota.
Baca Juga: Dua Pemuda Diamankan Gegara Diduga Bawa Molotov saat Demo di Surabaya
Inisiator Raperda, AH Thony, menilai pembangunan kota selama ini tidak semestinya hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pemerintah juga perlu membangun kesadaran serta karakter masyarakat melalui pendekatan kebudayaan.
Menurut Thony, pembangunan fasilitas publik dengan anggaran besar tidak otomatis menyelesaikan persoalan kota apabila tidak diikuti perubahan kebiasaan masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan saluran air yang tidak akan memberikan hasil maksimal jika masyarakat masih membuang sampah sembarangan.
“Paradigma tanpa kebudayaan akan susah, contoh budaya buang sampah. Mau pemkot membangun saluran air dengan anggaran besar kalau masyarakatnya masih buang sampah sembarangan akan percuma,” kata Thony.
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap regulasi baru itu menjadi landasan bagi Pemkot Surabaya untuk menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan kesenian maupun pelestarian tradisi. Lebih dari itu, kebudayaan juga menyangkut perilaku, kedisiplinan, gotong royong, serta cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari.
Thony juga menyoroti pentingnya memperkenalkan warisan literasi tradisional kepada generasi muda. Upaya tersebut diperlukan agar pengetahuan mengenai akar budaya daerah tidak terputus akibat perkembangan zaman.
Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Surabaya Demo di Alun-Alun, Serukan Revolusi dan Acungkan 3 Jari
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan regulasi tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni pemajuan kebudayaan, nilai kejuangan, dan semangat kepahlawanan.
Dia menegaskan nilai kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai slogan maupun sebatas peringatan sejarah setiap 10 November.
Semangat rela berkorban, keberanian membela kebenaran, pantang menyerah, dan gotong royong perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, DPRD mendorong agar nilai-nilai kebudayaan dan kepahlawanan dapat diintegrasikan ke dunia pendidikan, khususnya melalui kurikulum sekolah di Surabaya.
Baca Juga: Demo di DPRD Surabaya, Isu Oligarki dan Proyek Besar Pemkot Disorot
“Karena itu pada kesempatan kali ini kami juga undang inisiatornya AH Thony ke DPRD Surabaya. Dan kami berharap raperda ini bisa diterapkan di kurikulum pendidikan, khususnya di Surabaya,” ujar Bahtiyar.
Bahtiyar menjelaskan, pembahasan Raperda tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, akademisi hingga budayawan.
Dia mengakui pengesahan pada momentum Hari Pahlawan bukan agenda yang sejak awal direncanakan. Namun, karena proses pembahasan telah rampung, DPRD berinisiatif membawa Raperda tersebut ke rapat paripurna pada 10 November.
Dengan pengesahan regulasi tersebut, DPRD berharap identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan tidak hanya dipertahankan melalui bangunan bersejarah dan kegiatan seremonial. Nilai perjuangan juga diharapkan tercermin dalam karakter serta perilaku masyarakat, terutama generasi muda.
Editor : Achmad Supriyadi
