Kemandirian Fiskal Jatim Stagnan, Banggar DPRD Sentil Pemprov Jangan Kerja Apa Adanya
- Penulis : Dony Maulana
- | Sabtu, 07 Nov 2026 13:46 WIB
selalu.id - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai kemandirian fiskal daerah cenderung stagnan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Juru Bicara Banggar, Lilik Hendarwati menyebut PAD Jawa Timur dalam RAPBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp17,686 triliun, hanya naik sekitar 0,2 persen dibandingkan APBD 2026 yang tercatat Rp17,649 triliun.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Evaluasi Sabo Dam dan Percepat Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Semeru
Angka ini dinilai belum memuaskan, terlebih perekonomian Jatim tumbuh 5,84 persen pada semester I 2026.
"Kemandirian fiskal cenderung stagnan. PAD 2027 hanya tumbuh sekitar 0,2 persen dari APBD 2026," sebut Lilik, Sabtu (7/11/2026).
Secara keseluruhan, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,545 triliun, naik Rp138,112 miliar atau 0,52 persen dari nota keuangan.
Namun kenaikan tersebut sepenuhnya berasal dari tambahan transfer pusat, sementara PAD justru turun Rp20,255 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada retribusi BLUD rumah sakit sebesar Rp46,817 miliar.
PAD Jatim masih sangat bergantung pada pajak daerah yang menyumbang 75,8 persen, terutama Pajak Kendaraan Bermotor, PBBKB, Pajak Rokok, dan BBNKB.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Aplikasi Majadigi Benar-benar Bermanfaat, Bisa Contoh Sapawarga dan JAKI
Ketergantungan ini dinilai rentan terhadap pergeseran ke kendaraan listrik, pembagian opsen ke kabupaten/kota, serta pelemahan daya beli masyarakat.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya menyumbang 2,8 persen dari PAD, dan 85 persen di antaranya berasal dari PT Bank Jatim saja.
PT Asprida belum dapat menyetor dividen karena larangan OJK, sedangkan PT JGU masih mencicil tunggakan dividen.
Baca Juga: Ekonomi Masih Tertekan, DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Penambahan Pajak Baru
Banggar meminta Pemprov Jatim memperkuat inovasi penggalian sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Rekomendasi yang disampaikan mencakup pemutakhiran data kendaraan, digitalisasi layanan Samsat, sinergi pemungutan pajak dengan kabupaten/kota, optimalisasi dividen BUMD, pemanfaatan aset yang belum produktif, serta evaluasi kinerja keuangan BLUD rumah sakit terkait manajemen klaim dan piutang BPJS Kesehatan.
"Kami berharap Pemprov Jatim tidak lagi bekerja apa adanya. Energi inovasi dalam ekstensifikasi dan intensifikasi sumber PAD harus dikuatkan, setidaknya dengan segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Banggar," tegas Lilik.
Editor : Zein Muhammad
