Jumat, 20 Nov 2026 04:48 WIB

Atasi Ketimpangan Layanan, DPRD Jatim Siapkan Regulasi Transportasi Publik Terintegrasi

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Komisi D DPRD Jawa Timur menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi. 

Regulasi ini dirancang menjadi landasan hukum pengembangan sistem angkutan umum yang merata, serta mendorong perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menyatakan penyusunan raperda didorong ketimpangan antara jumlah penduduk dan kendaraan bermotor yang besar dengan ketersediaan layanan transportasi publik yang belum merata.

“Jawa Timur berpenduduk sekitar 42 juta jiwa dengan jumlah kendaraan mencapai 26 juta unit. Sementara itu, jangkauan layanan transportasi publik belum sepenuhnya menyeluruh dan masih terbatas pada koridor-koridor tertentu,” ungkapnya, Senin (5/10/2026).

Khusnul mengakui Dinas Perhubungan Jatim telah menyusun berbagai rencana pengembangan layanan, namun langkah tersebut belum didukung payung hukum yang memadai. 

"Secara perencanaan teknis sudah ada kesiapan dari Dishub Jatim, namun diperlukan regulasi agar pengelolaan dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas politisi Fraksi NasDem itu.

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Pengaturan melalui raperda juga mencakup aspek keterjangkauan tarif, subsidi, penyediaan jalur khusus, hingga pengembangan jaringan layanan pengumpan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama. 

Tujuannya, agar transportasi publik bukan sekadar alternatif, melainkan pilihan utama mobilitas harian masyarakat.

Pembahasan konsep raperda telah dilakukan bersama Dishub Jatim. Selanjutnya, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, keterlibatan pemangku kepentingan, serta dukungan anggaran menjadi syarat utama agar regulasi dapat dijalankan secara efektif.

Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik

“Perlu kesepakatan lintas tingkatan pemerintahan, alokasi fiskal yang memadai, serta dukungan masyarakat agar sistem transportasi publik yang andal dapat terwujud di seluruh Jawa Timur,” tegas Khusnul.

Dengan disahkannya raperda ini, nantinya diharapkan pengembangan transportasi publik di Jawa Timur dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan menjangkau lebih banyak wilayah.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Dua Direktur hingga Pengacara Ditetapkan Tersangka Korupsi KBS Rp2,41 Miliar

Empat orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari Direktur Keuangan dan SDM, Direktur Operasional dan Umum, anggota Bawas, serta seorang pengacara.

10 Jurusan Kuliah dengan Prospek Karier dan Gaji Menjanjikan di 2027

Memilih jurusan kuliah menjadi salah satu keputusan penting yang menentukan masa depan pendidikan sekaligus arah karier seseorang.

RUU Perampasan Aset Sah Jadi Undang-Undang, Begini Penjelasan Jubir KPK

Langkah penindakan tersebut diharapkan mampu memicu perbaikan sistem agar modus korupsi serupa tidak terulang.

Kumpulkan Pengusaha Sound Horeg, Kapolda Jatim Tekankan Larangan Miras-Narkoba

Irjen Dekananto juga mengingatkan agar rute karnaval tidak melintasi kawasan pondok pesantren maupun mengganggu ketenangan lingkungan tempat ibadah.

Komplotan Spesialis Curanmor 11 TKP Digulung Polsek Bubutan Surabaya, Ini Tampangnya

Saat ini, Unit Reskrim Polsek Bubutan Surabaya tengah melakukan serangkaian pengembangan untuk mengungkap kemungkinan TKP lainnya.

Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Bikin Rumah Warga Retak, Kok Bisa Kantongi PBG?

Warga juga mempersoalkan jam operasional proyek yang disebut masih berlangsung hingga tengah malam, bahkan pukul 01.00 WIB.