Jumat, 20 Nov 2026 03:34 WIB

Dua Direktur hingga Pengacara Ditetapkan Tersangka Korupsi KBS Rp2,41 Miliar

Empat tersangka baru korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya saat ditahan di Kejati Jatim. (Foto: Dony/selalu.id).
Empat tersangka baru korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya saat ditahan di Kejati Jatim. (Foto: Dony/selalu.id).

selalu id - Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026.

​Penetapan tersangka tersebut diumumkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR pada Kamis (19/11/2026) malam.

Baca Juga: Top 5 Berita: Dugaan Kucuran Dana KBS hingga Proyek Gedung

​Keempat tersangka itu yakni MN selaku Direktur Keuangan & SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional & Umum PDTS KBS, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM, seorang advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

​Masing-masing penetapan tertuang dalam surat keputusan terpisah bernomor KEP-1635, KEP-1636, KEP-1637, dan KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026 yang seluruhnya diteken pada 19 November 2026.

​Kasus ini bermula pada Februari 2025 ketika direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

​"NW dan MN kemudian menghubungi EES selaku anggota Badan Pengawas untuk mencari bantuan pengacara. EES selanjutnya memperkenalkan keduanya kepada MM," ujar Punia Atmaja, Kamis (19/11/2026) malam.

​MM diminta mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup. Ia mematok lawyer fee Rp100 juta serta meminta dana tambahan Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara yang diambil dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN.

Baca Juga: Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

​Dana itu diperintahkan keluar oleh Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, lalu diserahkan EES kepada MM. Namun, uang tersebut ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

​Permintaan dana kembali bergulir saat direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim pada April 2025 terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024. MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta ditambah Rp995 juta.

​Permintaan uang terus bertambah hingga total dana yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar. Dana itu pun tidak pernah diserahkan ke penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan perkara tetap berjalan.

​"Untuk menutupi transaksi tersebut, keempat tersangka bersekongkol membuat perjanjian kerja sama jasa hukum, dokumen review SOP dan PKS KBS fiktif, serta menerbitkan kwitansi-kwitansi honorarium konsultan hukum sebesar Rp2,41 miliar, agar pengeluaran dana dari kas perusahaan seolah-olah tampak sah," kata Punia Atmaja.

Baca Juga: Pengurus KBS Diperiksa Kejati Jatim, Pengacara Tegaskan Tak Ada Niat Jahat

​Selain itu, penyidik juga menemukan pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026 untuk keperluan BBM, pembayaran THR, serta sejumlah honorarium.

​Total dana kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada periode 2025-2026 mencapai Rp3.270.559.452. Angka kerugian negara ini merujuk pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

​Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

​"Sebagai tindak lanjut, keempat tersangka dikenakan penahanan di Rutan Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari, terhitung mulai 19 November 2026 hingga 8 Desember 2026," pungkasnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

10 Jurusan Kuliah dengan Prospek Karier dan Gaji Menjanjikan di 2027

Memilih jurusan kuliah menjadi salah satu keputusan penting yang menentukan masa depan pendidikan sekaligus arah karier seseorang.

RUU Perampasan Aset Sah Jadi Undang-Undang, Begini Penjelasan Jubir KPK

Langkah penindakan tersebut diharapkan mampu memicu perbaikan sistem agar modus korupsi serupa tidak terulang.

Kumpulkan Pengusaha Sound Horeg, Kapolda Jatim Tekankan Larangan Miras-Narkoba

Irjen Dekananto juga mengingatkan agar rute karnaval tidak melintasi kawasan pondok pesantren maupun mengganggu ketenangan lingkungan tempat ibadah.

Komplotan Spesialis Curanmor 11 TKP Digulung Polsek Bubutan Surabaya, Ini Tampangnya

Saat ini, Unit Reskrim Polsek Bubutan Surabaya tengah melakukan serangkaian pengembangan untuk mengungkap kemungkinan TKP lainnya.

Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Bikin Rumah Warga Retak, Kok Bisa Kantongi PBG?

Warga juga mempersoalkan jam operasional proyek yang disebut masih berlangsung hingga tengah malam, bahkan pukul 01.00 WIB.

Asyik Rujakan depan Rumah, Perempuan di Surabaya Dilecehkan Driver Ojol

Korban dilecehkan pada bagian sensitif. Atas kejadian ini, korban mengalami trauma dan takut keluar rumah.