Rabu, 18 Nov 2026 21:42 WIB

Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari. (Dok. Fraksi PDIP DPRD Jatim for selalu.id).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari. (Dok. Fraksi PDIP DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Alokasi anggaran program Trans Laut Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp15 miliar mendapat sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.

Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan beban geografis Jawa Timur yang memiliki 538 pulau, dan dikhawatirkan akan menurunkan frekuensi pelayaran serta menyulitkan mobilitas warga di wilayah kepulauan.

Baca Juga: Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. 

Menurutnya, transportasi laut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan, bukan sekadar program operasional pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari‑hari,” tegas Abrari, Rabu (18/11/2026).

Abrari menyebut, dari 538 pulau yang ada di Jawa Timur, sebanyak 126 pulau berada di Sumenep, Madura, dengan rincian 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. 

Ia menegaskan pemerintah provinsi seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap konektivitas laut, agar pembangunan tidak hanya terfokus pada wilayah daratan dan perkotaan.

Sorotan itu didasari data kebutuhan Dinas Perhubungan Jatim, yang mencatat anggaran ideal untuk transportasi laut mencapai Rp45 miliar per tahun. 

Namun, dalam penyusunan APBD 2027, Dishub Jatim hanya mengusulkan Rp25 miliar untuk operasional Trans Laut, dan yang akhirnya disetujui hanya Rp15 miliar. Artinya, terdapat pemangkasan Rp10 miliar dari usulan dinas, serta selisih Rp30 miliar dari kebutuhan ideal.

Baca Juga: PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

“Kalau dengan anggaran Rp25 miliar saja sejumlah rute hanya bisa dilayani sekitar tiga kali dalam sepekan, bagaimana kalau anggarannya hanya Rp15 miliar. Jangan sampai frekuensi pelayaran turun menjadi satu atau dua kali seminggu. Ini tentu akan menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.

Dampak keterbatasan jadwal kapal tidak hanya dirasakan oleh penumpang, melainkan juga mengganggu distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, hingga pengangkutan hasil perikanan.

Sejumlah wilayah yang sangat bergantung pada konektivitas laut antara lain Kepulauan Kangean, Masalembu, Sapeken, Raas, Sapudi, Gili Iyang di Sumenep, serta Pulau Bawean di Gresik.

“Bayangkan ketika warga membutuhkan akses ke rumah sakit, hendak mengurus pendidikan, atau membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual ke daratan, tetapi jadwal kapal sangat terbatas. Karena itu, anggaran transportasi laut harus dilihat sebagai kebutuhan pelayanan publik,” jelas Abrari.

Baca Juga: Hadiri Penutupan TMMD ke-130 di Pamekasan, Kapolda Jatim Tekankan Pentingnya Keamanan dan Sinergi Daerah

Fraksi PDI Perjuangan pun mendorong agar anggaran Trans Laut 2027 dikaji ulang dan ditingkatkan setidaknya mendekati usulan Dishub sebesar Rp25 miliar, sedangkan target kebutuhan ideal Rp45 miliar dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain penambahan anggaran, Abrari juga meminta pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh kebutuhan transportasi pada seluruh pulau berpenghuni, termasuk pulau‑pulau yang belum memiliki layanan kapal reguler. 

Pemerintah juga diminta menetapkan standar pelayanan minimum transportasi laut, mulai dari frekuensi pelayaran, kepastian jadwal, kapasitas penumpang, keselamatan, hingga keterjangkauan tarif.

“Transportasi laut di wilayah kepulauan tidak bisa sepenuhnya menggunakan hitungan untung‑rugi bisnis. Ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang sama, termasuk mereka yang tinggal di pulau‑pulau kecil,” pungkas legislator asal Dapil Madura ini.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Meski menilai aktivitas perdagangan di Embong Belimbing tidak sesuai ketentuan. Afif menyebut pedagang masih dapat mempertimbangkan lokasi lain untuk usaha.

Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya

Selain keretakan dinding yang semakin parah, warga setempat juga mengeluhkan polusi debu, kebisingan yang mengganggu hingga tengah malam.

Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Dikeluhkan Warga, Bikin Rumah Rusak dan Bising

Wendy menyebut sedikitnya 30 rumah di sejumlah blok Perumahan Springville Residence terdampak aktivitas proyek. Dari retakan, debu, hingga membuat bising.

Pengurus KBS Diperiksa Kejati Jatim, Pengacara Tegaskan Tak Ada Niat Jahat

Masbuhin menyampaikan apresiasi tinggi kepada penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara humanis, objektif, profesional, dan akuntabel.

Kemenag Jatim, FOZ dan AHM Gelar Servis Kendaraan Gratis untuk Ojol dan Masyarakat

Selain itu, panitia sediakan pemeriksaan kesehatan gratis, pos minuman hangat, layanan pijat dari terapis tunanetra, serta pembagian paket sembako dan camilan.