Kursi Jabatan Strategis di Sidoarjo Banyak yang Kosong, BKD Mulai Buka Seleksi
- Penulis : Ariyanto
- | Rabu, 09 Sep 2026 19:52 WIB
selalu.id - Roda birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kini tengah diuji. Sejumlah kursi jabatan strategis, mulai dari pimpinan instansi hingga ratusan kepala sekolah, masih dibiarkan kosong tanpa pejabat definitif.
Tak hanya itu, nasib sekitar 1.300 tenaga non-ASN juga masih menggantung menunggu kejelasan.
Baca Juga: 97 Sertifikat Tanah Warga Pranti Tersandera 10 Tahun di BPN Sidoarjo, DPRD Desak Tuntaskan
Menjawab persoalan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo mulai pasang kuda-kuda. Seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk jajaran pimpinan dijadwalkan resmi dibuka pada September ini.
Kepala BKD Sidoarjo, Ahmad Misbahul Munir, mengungkapkan bahwa agenda seleksi terbuka ini ditargetkan tuntas dalam waktu dekat agar pelayanan publik tak terganggu.
“Bulan September ini, pendaftaran lelang jabatan mulai dibuka. Diharapkan pada Oktober mendatang, pelantikan sudah dapat dilaksanakan,” ujar Misbah saat dikonfirmasi selalu.id, Rabu (9/9/2026).
Sejumlah posisi krusial masuk dalam daftar lelang kali ini. Salah satu yang paling disorot adalah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, posisi tiga staf ahli, Sekretaris DPRD, hingga Direktur RSUD RT Notopuro juga disiapkan untuk segera diisi pejabat definitif.
Ratusan Posisi Kepsek Masih Kosong
Tak cuma di jajaran struktural Pemkab, ruang kosong juga tampak di sektor pendidikan. BKD mencatat ada sekitar 100 posisi kepala sekolah SD dan 30 kepala sekolah SMP yang sampai saat ini belum berstatus definitif.
Baca Juga: Polresta Sidoarjo Bongkar Peredaran Uang Palsu Rp61,9 Juta Jaringan Jawa Tengah
Usut punya usut, mandeknya pengisian jabatan kepala sekolah ini rupanya bukan karena kerumitan sistem baru BKN, melainkan masalah teknis administrasi.
Banyak dokumen pribadi pegawai yang belum diperbarui maupun diunggah ke dalam sistem verifikasi digital.
Meski begitu, Misbah mengaku belum bisa membeberkan secara rincian sekolah mana saja yang terdampak kekosongan tersebut.
Di sisi lain, BKD Sidoarjo juga harus memutar otak untuk menyelesaikan nasib 1.300 tenaga non-ASN yang belum lolos seleksi P3K.
Baca Juga: Wujud Penghormatan Pejuang, Wabup Mimik Serahkan Bansos ke Ratusan Warakawuri di Sidoarjo
Salah satu skema yang mulai dilirik Pemkab adalah opsi outsourcing atau alih daya, walau hingga kini statusnya masih dalam tahap pengkajian.
Di tengah tumpukan pekerjaan rumah penataan aparatur ini, kondisi fiskal Sidoarjo diklaim masih dalam batas aman. Misbah memastikan proporsi belanja pegawai daerah masih terjaga di angka 25 persen.
“Fiskal Sidoarjo untuk kepegawaian berada pada 25 persen, jadi masih aman. Penjagaan belanja pegawai masih pada tahap efisiensi,” jelasnya.
Kini, publik Sidoarjo menanti seberapa cepat langkah BKD merapikan barisan birokrasi tersebut. Target pelantikan pada Oktober mendatang bakal jadi pembuktian awal komitmen Pemkab Sidoarjo dalam membenahi tata kelola pemerintahannya.
Editor : Zein Muhammad
