Rabu, 18 Nov 2026 03:40 WIB

Menagih Komitmen Pemkot Surabaya Hadirkan Rumah Layak Huni bagi Warga Miskin

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 19 Agu 2026 17:00 WIB
Ilustrasi rumah layak huni. (Dok. Google Gemini).
Ilustrasi rumah layak huni. (Dok. Google Gemini).

selalu.id - Makna kemerdekaan bagi warga Kota Surabaya tidak berhenti pada sebatas perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Lebih dari itu, kemerdekaan harus wujud nyata lewat pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk hak warga mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menilai, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak merupakan langkah konkret pemerintah untuk melindungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Yona yang juga mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda Hunian Layak ini menegaskan, perumusan regulasi tersebut tidak sekadar berkutat pada urusan teknis bangunan. Regulasi dibuat untuk menjaga martabat kemanusiaan warga yang tinggal di pemukiman padat maupun kurang layak.

“Di Pansus, perdebatan paling alot bukan sekadar soal spesifikasi teknis bangunan, melainkan menjaga martabat kemanusiaan warga Surabaya,” jelasnya, Rabu (19/8/2026).

Yona mengatakan rumah tidak layak huni merupakan pintu awal dari bermacam masalah sosial di Kota Pahlawan. Mulai dari sanitasi buruk, masalah kesehatan, stunting, hingga ancaman putus sekolah dan kemiskinan antargenerasi.

Oleh karena itu, penataan kawasan tidak boleh asal main pindah. Skema rehabilitasi dan konsolidasi tanah harus dikedepankan supaya warga tidak kehilangan mata pencaharian maupun ikatan sosialnya.

Baca Juga: Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Tak hanya itu, regulasi ini juga menekankan aspek inklusivitas. Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan perbaikan rumah diwajibkan ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta terintegrasi dengan akses transportasi publik, fasilitas kesehatan, hingga sentra UMKM.

“Sebagai mantan anggota Pansus yang mengawal lahirnya Perda No. 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak beserta turunan teknisnya di Perwali, momen ini terasa sangat personal dan sarat makna,” ungkap Yona.

Baginya, tolok ukur keberhasilan aturan ini bukan seberapa banyak rumah yang dibangun. Yang paling utama adalah hadirnya rasa aman bagi warga di rumahnya sendiri.

Baca Juga: Proyek Drainase Baru 80 Persen, Komisi C DPRD Surabaya Bakal Panggil Kontraktor

“Kemenangan regulasi di ruang sidang Pansus baru terbukti sah ketika seorang ibu di perkampungan padat Surabaya tidak lagi cemas atap rumahnya bocor atau roboh saat hujan badai melanda,” tegasnya.

Yona pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menjamin pelaksanaan Perda beserta Perwali turunannya berjalan transparan dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli).

Dengan semangat kemerdekaan, warga Surabaya dinilainya harus merasakan kemerdekaan sejati dalam kehidupan sehari-hari: punya rumah yang aman, lingkungan sehat, dan tenang menjalani hidup tanpa dibayangi ketakutan kehilangan tempat tinggal.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.

PDS Perkuat Pendampingan Hukum dengan Kejari Tanjung Perak Surabaya

Melalui kerja sama ini, PDS dapat memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika proses bisnis dan perkembangan regulasi. 

Sungai Pasar Sukomoro Nganjuk Dijadikan TPA Liar, Aliran Tertutup Eceng Gondok dan Sampah Plastik

Akibatnya warga sekitar yang harus menanggung bau menyengat dan risiko banjir.