Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax
- Penulis : Achmad Supriyadi
- | Senin, 16 Nov 2026 21:01 WIB
selalu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tancap gas mendorong digitalisasi pajak daerah. Langkah ini ditempuh untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD di tengah menurunnya dana transfer dari pusat.
Salah satu upaya nyata dilakukan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Mojokerto melalui Sosialisasi Implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha, Jatim Tax.
Baca Juga: Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026
Kegiatan digelar di Hotel Arayanna Trawas dan dibuka langsung Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Senin (16/11/2026).
Gus Barra, sapaan akrab bupati, menegaskan, optimalisasi PAD saat ini menjadi kebutuhan mendesak. Bukan hanya dari sisi intensifikasi pemungutan, tetapi juga pembenahan sistem agar tidak terjadi kebocoran.
"Dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan, sehingga, agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka antara lain kita harus bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Upaya-upaya PAD yang kita lakukan di antaranya adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan," terangnya.
Menurutnya, salah satu terobosan adalah bekerja sama dengan Bank Jatim melalui fitur Jatim Tax. Sistem ini dinilai kredibel karena pencatatan transaksi dilakukan secara real-time.
Baca Juga: Remaja 16 Tahun Meninggal saat Mendaki Gunung Penanggungan Mojokerto
"Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong perbaikan tata kelola perpajakan daerah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui implementasi Jatim Tax, yaitu aplikasi dan perangkat pendukung yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital dan pemantauan transaksi secara waktu nyata atau real-time," jelas Gus Barra.
Di akhir arahannya, pihaknya meminta seluruh ASN dan stakeholder terkait segera mempercepat sosialisasi dan penerapan Jatim Tax di lapangan. Ia juga mengimbau para wajib pajak tidak perlu khawatir.
"Penerapan Jatim Teks ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit panjenengan (wajib pajak), saya meminta Badan Pendapatan Daerah bersama Bank Jatim dan pihak terkait untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan baik," paparnya.
Baca Juga: Limbah B3 Abu Aluminium Dibuang di Mojokerto
Sementara, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah menyampaikan, implementasi Jatim Tax mulai dilakukan secara bertahap sejak Oktober 2026. Karena itu evaluasi menyeluruh baru akan dilakukan tahun depan.
"Evaluasi ini kita lakukan 1 tahun ke depan, karena kemarin pemasangannya itu di bulan Oktober, jadi mungkin nanti evaluasinya adalah 1 tahun ke depan, mulai tahun 2027, besok kita evaluasi dan monitoring bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati," beber Nurul Istiqomah di hadapan puluhan wajib pajak.
Dengan adanya Jatim Tax, Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran. Sehingga target PAD dapat tercapai dan program pembangunan tetap berjalan optimal.
Editor : Zein Muhammad