Dari Museum HOS Tjokroaminoto, PDIP Ingatkan Pentingnya Supremasi Hukum dan Keadilan Sosial
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 10 Agu 2026 17:50 WIB
selalu.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto meminta momentum bulan Agustus tidak semata-mata diisi dengan aksi demonstrasi.
Namun, ia menegaskan PDIP tetap menghormati demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara.
Baca Juga: Merawat Bumi, Menyejahterakan Warga: Wajah Baru Pantai Teluk Asmara Malang!
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat ditanya mengenai kemungkinan adanya demonstrasi besar pada Agustus 2026, di sela kegiatan di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8/2026).
Menurut Hasto, bulan Agustus memiliki makna historis bagi bangsa Indonesia sehingga sebaiknya momentum tersebut dimanfaatkan untuk menggali kembali cita-cita kemerdekaan sekaligus mengevaluasi persoalan bangsa.
“Memang demonstrasi itu kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, itu dijamin dalam konstitusi. PDI Perjuangan respect, dan kami berjuang bagi amanat konstitusi itu,” jelasnya.
Meski demikian, Hasto menyarankan agar berbagai persoalan bangsa yang hendak disuarakan masyarakat dikemas dalam agenda yang konstruktif.
“Pada bulan Agustus ini, dengan melihat berbagai problematika bangsa yang tidak mudah, itu baiknya kita isi dengan hal-hal yang positif. Jadi hal-hal untuk menjawab berbagai persoalan bangsa Indonesia,” kata Hasto.
Ia menekankan, sikap tersebut bukan berarti PDIP meminta masyarakat menghentikan kritik terhadap pemerintah maupun kekuasaan.
Menurut Hasto, siapa pun yang memegang kekuasaan harus siap menerima kritik dan perbedaan pendapat.
“Apa pun, termasuk tentang kepemimpinan nasional. Namanya siapa pun yang menjabat di dalam alam demokrasi itu harus siap dikritik, harus siap menerima pendapat-pendapat yang berbeda,” paparnya.
Hasto mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan disalahgunakan sehingga suara kritis dari masyarakat tetap diperlukan.
“Karena wadah kekuasaan itu memang, sejarah mengajarkan, cenderung untuk melakukan penindasan. Bahkan power tends to corrupt,” tambahnya.
Karena itu, ia meminta suara-suara kritis tetap disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan negara, terutama dalam momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Respons Santai Syaifuddin Zuhri Soal Eks Kader PDIP Pindah ke PSI, Ini Fokus yang Lebih Penting
“Berbagai suara-suara kritis itu dimaknakan dalam rangka peringatan kemerdekaan yang ke-81,” tegasnya.
Hasto juga mendorong pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sementara DPR, menurut dia, harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan menjadi representasi suara masyarakat.
“Agenda oleh pemerintah agar lebih responsif, agar lebih menjawab kebutuhan rakyat Indonesia. Anggota DPR agar menjadi institusi yang melakukan check and balances atas kebijakan eksekutif dan menjadi representasi dari suara rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasto meminta partai politik turut melakukan evaluasi terhadap misi dan tujuan awal pendirian partai masing-masing.
Dengan demikian, momentum Agustus tidak hanya menjadi perayaan simbolik kemerdekaan, tetapi juga ruang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa.
“Sehingga bulan Agustus ini menjadi energi yang positif bagi kita tanpa menghilangkan berbagai suara-suara kritis untuk harus dapat disuarakan,” tegasnya.
Baca Juga: Mantan Kader PDIP Surabaya Ramai-ramai Pindah ke PSI, Ini Reaksi Armuji
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung pemikiran Bung Karno mengenai kemerdekaan sebagai pembebasan dari berbagai bentuk penindasan.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya Indonesia dari kolonialisme, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum.
“Supremasi hukum menjadi agenda yang paling penting saat ini, karena dengan cara itu orang diperlakukan setara,” katanya.
Hasto menilai semangat tersebut relevan untuk melihat kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, kemerdekaan seharusnya memastikan tidak ada lagi bentuk penjajahan, termasuk melalui ketidakadilan maupun penyalahgunaan kekuasaan.
Ia kemudian mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, memaknai kembali perjuangan Bung Karno melalui sejarah dan pemikiran, bukan sekadar menghafal tokoh maupun peristiwa.
“Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena darah biru, tetapi Bung Karno menjadi pemimpin karena beliau menggembleng diri dengan intellectual leadership, dengan spiritualitas yang menyala-nyala, dan kemudian mencari jawaban serta berjuang bagi kemerdekaan bangsanya,” pungkas Hasto.
Editor : Zein Muhammad
