selalu.id – Wacana penerapan program vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Timur memicu kontroversi. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menyatakan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi.
Baca juga: Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil
“Itu masih sebatas wacana. Kami akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan para ahli,” ujar Jairi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan agama. “Bansos bukan hanya urusan daerah, tapi juga program nasional. Kita ingin menyalurkan bantuan tanpa menimbulkan kontroversi,” tambahnya.
Jairi menjelaskan bahwa wacana vasektomi sebagai syarat bansos memunculkan pro dan kontra, terutama dari kalangan agamawan. Karena itu, kajian mendalam dari berbagai perspektif dinilai penting sebelum mengambil keputusan.
Baca juga: Geliat Budaya dan Ekonomi Warga Surabaya dari Panggung Fasum Perumahan
“Program ini belum tentu bisa diterapkan jika tidak ada kesepakatan dari tokoh agama dan masyarakat. Ini menyangkut nilai dan budaya,” katanya.
Politisi dari Fraksi Golkar itu juga menyoroti budaya masyarakat miskin yang umumnya memiliki banyak anak. “Ini soal pola pikir. Mungkin masih ada anggapan ‘banyak anak, banyak rezeki’,” ujarnya.
Baca juga: 40 Rumah di Jalan Ubi Surabaya Terancam Kehilangan Akses Jalan, DPRD Bilang Begini
Meski demikian, ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan atau menimbulkan polemik di masyarakat. “Kalau mau bikin kebijakan, harus mempertimbangkan ekonomi, agama, sosial, dan penerimaan masyarakat. Kalau tidak ada titik temu, tidak perlu dipaksakan,” tegasnya.
Hingga kini, wacana vasektomi bagi penerima bansos masih dalam tahap pembahasan internal dan belum ada rencana implementasi.
Editor : Ading