selalu.id - Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK hukuman pidana selama 12 tahun penjara terkait kasus korupai dana hibah APBD untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Madura.
Tak hanya itu, JPU juga menuntut hak politik dari Sahat Tua P Simandjuntak dicabut selama 5 tahun setelah menjalani pidana. Dalam tuntutan itu, Sahat dijerat dengan pasal 12 a juncto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca juga: Kasus Korupsi Pokir DPRD Jatim, Hakim Minta KPK Panggil Gubernur Khofifah
Sebelum menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringkan. Hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung pemerintah dalam pemerintahan bersih dari korupsi dan memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa belum mengembalikan uang yang dikorupsi. Sedangkan hal yang meringakann adalah tidak pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
"Oleh karenanya, terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan. Jika tidak bisa membayar uang pengganti maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun," ucap JPU Arif Suharmanto, saat membacakan tuntutan terdakwa di ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jumat (8/9/2023).
Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kepala Desa Tersangka Pemerasan Pengisian Jabatan
Dalam sidang tersebut dibuktikan pada terjadi penggelapan uang Rp 39,5 miliar yang diterima terdakwa Sahat melalui Rusdi yang merupakan staf ahli Sahat Tua P Simandjuntak. Untuk itu pula, Rusdi dituntut dengan 4 tahun penjara atas bukti keterlibatannya di kasus dana hibah Pokmas di Madura.
Editor : Ading