selalu.id - Selain menetapkan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jatim, DPP PDIP juga menugaskan Budi Sulistyono atau Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua DPD.
Pengamat politik dari UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Andri Arianto, menilai apa yang dilakukan DPP PDIP sebagai langkah tepat. Terkait Kanang, Andri menyebut politisi senior asal Ngawi tersebut memiliki pengalaman yang memadai. Dalam analisis Andri, ada tiga alasan Kanang ditunjuk sebagai ketua DPD.
Baca juga: Polda Jatim Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026: Terjunkan 5.020 Personel, Ini yang Disasar
Pertama, Kanang adalah kader partai yang pengalaman puluhan tahun berkiprah di PDI Perjuangan. Dia kini menjadi Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim setelah selesai pada 2021 dalam penugasan partai sebagai wabup dan bupati Ngawi.
"Maka kalau saya lihat di struktur DPD, Pak Kanang ini relatif longgar secara waktu sehingga bisa lebih fokus untuk segera memacu program partai menyongsong tahapan Pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan," ujar Andri kepada media, Minggu (5/2/2023).
Baca juga: Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan
Alasan kedua, Kanang dikenal cukup sukses memimpin Kabupaten Ngawi selama dua periode sebagai bupati hingga 2021. Dengan kemampuan teknokratiknya, Kanang menyusun beragam program kerakyatan di Ngawi, hingga bisa mengantarkan Ngawi sebagai daerah terdepan dalam pertanian padi nasional.
"Pak Kanang saya lihat juga sukses mengembangkan pariwisata Ngawi, di antaranya dengan revitalisasi Benteng Pendem yang kini sangat memukau wisatawan," ujarnya.
Baca juga: Tips Merawat Motor saat Musim Hujan Supaya Tetap Bandel
"Aspek keberhasilan tersebut penting untuk memperkuat legitimasi, sekaligus penting guna meningkatkan citra positif partai," imbuh Andri.
Andri menambahkan, untuk alasan ketiga, Kanang adalah pengurus DPD PDIP Jatim yang berada di luar DPRD Jatim yang kini sedang menjadi sorotan setelah beberapa politisi dari Partai Demokrat, Golkar, PKB, PDIP, Gerindra, PPP, dan sejumlah partai lainnya diperiksa KPK.
"Tentu dengan berada di luar DPRD Jatim, atau tidak menjabat sebagai anggota DPRD Jatim, Pak Kanang bisa lebih obyektif dalam membaca situasi politik sehingga langkahnya nanti dalam menjalankan keseharian operasional partai bisa lebih efektif," tuturnya. (SL1)
Editor : Redaksi