selalu.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur melayangkan catatan kritis terhadap struktur belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2027.
Pasalnya, porsi belanja modal dalam rancangan anggaran tersebut dinilai sangat minim, yakni hanya menyentuh angka sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah.
Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik
Catatan kritis tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, usai rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026).
Deni menegaskan, hal yang krusial untuk diperhatikan bukan sekadar besarnya nominal anggaran, melainkan bagaimana komposisi tersebut disusun agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik belum terakomodasi secara optimal,” tegasnya.
Berdasarkan dokumen APBD 2027, total belanja daerah Jawa Timur tercatat mencapai Rp27,637 triliun. Ironisnya, tambahan anggaran sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal hampir seluruhnya terserap untuk belanja operasi, sementara tambahan untuk belanja modal tercatat hanya sekitar Rp1 miliar.
Kondisi ini menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan aset dan infrastruktur daerah masih belum optimal.
Selain masalah komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pendapatan daerah pada 2027 memang naik sekitar Rp138,112 miliar, namun seluruh kenaikan tersebut sepenuhnya berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
Sebaliknya, target PAD justru mengalami penurunan sekitar Rp20,255 miliar dari usulan awal, dengan pertumbuhan hanya sekitar 0,2 persen jika dikomparasikan dengan APBD Perubahan 2026.
Baca juga: Realisasi Investasi Jatim Tembus Rp110,5 Triliun, Serap 215 Ribu Tenaga Kerja
“Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” jelas Deni.
Sorotan tajam juga diarahkan pada skema pembiayaan defisit sebesar Rp1,091 triliun yang rencananya ditutup melalui proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Pihaknya juga mendesak Pemprov Jatim agar menyiapkan skenario fiskal cadangan apabila realisasi SiLPA nantinya meleset dari perkiraan.
Tidak hanya itu, penurunan anggaran pada Inspektorat Provinsi Jatim sebesar 28,03 persen, dari yang sebelumnya Rp92,669 miliar kini turun menjadi Rp66,696 miliar, juga menjadi sorotan.
Baca juga: Kemandirian Fiskal Jatim Stagnan, Banggar DPRD Sentil Pemprov Jangan Kerja Apa Adanya
Menurut Deni, penguatan fungsi pengawasan justru semakin mendesak untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” katanya.
Kendati menyampaikan rentetan catatan dan kritik tajam tersebut, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya tetap menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan ini disertai dengan enam rekomendasi strategis, meliputi penyelarasan dokumen anggaran akhir, penyusunan skenario risiko fiskal, perbaikan komposisi belanja, kesiapan program untuk mencegah rendahnya penyerapan, penetapan target hasil yang terukur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Editor : Zein Muhammad