selalu.id - DPRD mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus menghitung ulang kebutuhan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengantisipasi kenaikan harga.
Jika bbm naik, sektor yang paling terdampak diprediksi adalah transportasi umum dan operasional armada sampah.
Baca juga: Antisipasi Harga Naik Jelang Nataru, Pemkot Surabaya Ajak Warga Menanam Cabai di Rumah
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan kebutuhan BBM tidak hanya menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dinas Lingkungan Hidup juga punya porsi besar karena harus mengoperasikan truk pengangkut sampah setiap hari.
“Soal BBM ini kan dishub sama kebutuhan transportasi umum, sama DLH juga akan butuh truk. Sedangkan BBM juga proyeksinya naik. Truk sampah kan juga butuh armadanya,” kata Aning kepada selalu.id, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, potensi kenaikan BBM harus disikapi sejak awal lewat skema anggaran yang fleksibel. Salah satu instrumen yang disiapkan Pemkot adalah pos Biaya Tidak Terduga (BTT).
Aning menjelaskan, anggaran cadangan itu sudah dibahas bersama Banggar dan TAPD. Fungsinya untuk menutup kebutuhan mendadak yang belum masuk dalam APBD awal.
Baca juga: Ayah di Surabaya Bacok 2 Anak Kandung hingga Kritis, Ibu Korban: Hukum Seberat-beratnya!
“Untuk anggaran cadangan ya. Kemarin sudah diterapkan pada waktu Banggar dan TAPD, kan ada anggaran cadangan, yaitu biaya tidak terduga,” ujarnya.
Pos BTT bukan hanya formalitas. Pada tahun 2026, anggaran tersebut sudah pernah dicairkan salah satunya untuk menutup kebutuhan BBM.
“Itu sudah dianggarkan. Dan kemarin di 2026 itu sudah ada yang mengambil di situ untuk BBM. Jadi tetap sudah masuk dalam biaya tidak terduga. Itu dipakai salah satunya,” kata politisi PKS tersebut.
Baca juga: Pemkot Surabaya Targetkan 5 Rumah Pompa Baru Beroperasi Desember
Untuk kebutuhan rutin tiap OPD, Aning menyebut Pemkot tetap menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jika ada selisih atau kenaikan, maka bisa ditambal lewat mekanisme perubahan anggaran.
“Jadi secara umum Pemkot, ya bukan per dinas, secara umum Pemkot. Kalau yang di dinas sudah penyesuaian dengan yang terbaru, biasanya nanti pada waktu perubahan mereka akan menambahkan anggaran sesuai dengan kondisi,” pungkasnya.
Dengan adanya pos cadangan ini, Pemkot diharapkan bisa menjaga operasional layanan publik tetap berjalan normal meski harga BBM mengalami kenaikan.
Editor : Achmad Supriyadi