selalu.id - Alokasi anggaran pengadaan mie instan senilai Rp17,24 miliar dalam belanja logistik penanganan bencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana.
Ia meminta bantuan darurat tidak hanya berorientasi pada kuantitas, melainkan juga memperhatikan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat terdampak.
Baca juga: DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!
Secara keseluruhan, enam pos belanja logistik darurat mencapai sekitar Rp41,35 miliar, yang mencakup mie instan Rp17,24 miliar, paket sembako Rp3,81 miliar, selimut Rp9,51 miliar, terpal Rp2,75 miliar, kasur lipat Rp2,12 miliar, serta 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar.
Dengan asumsi harga satuan Rp3.000, anggaran mie instan tersebut setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus.
"Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak barang yang dibeli. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," tegas Renny, Minggu (1/11/2026).
Ia mengakui mie instan praktis dan mudah didistribusikan, namun tidak ideal jika menjadi tumpuan utama asupan pangan di masa pengungsian.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil membutuhkan nutrisi lebih lengkap. Bantuan pangan seharusnya dilengkapi dengan beras, telur, ikan, susu, buah, serta air minum yang aman.
Baca juga: Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Harus Merata, Berkelanjutan, dan Diawasi Ketat
"Jangan sampai bantuan hanya berorientasi mengenyangkan perut, tetapi mengabaikan kebutuhan gizi masyarakat. Dalam situasi pengungsian, kualitas makanan juga bagian penting dari perlindungan terhadap korban," jelas Renny.
Selain komposisi bantuan, Renny juga menyoroti aspek transparansi. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, stok yang tersedia, hingga jadwal dan wilayah distribusi.
Langkah ini penting mencegah penumpukan barang, risiko kedaluwarsa, pemborosan anggaran, serta tumpang tindih penyaluran antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: Top 5 Berita: KDKMP hingga Target PDI Perjuangan
Pengadaan velbed senilai Rp5,90 miliar pun perlu disertai penjelasan soal standar kualitas, lokasi penempatan, hingga pemeliharaan agar barang benar-benar bermanfaat. Pengawasan juga harus memastikan barang sampai ke tangan yang membutuhkan, tidak sekadar tuntas secara administrasi pengadaan.
Renny juga menyarankan agar pengadaan pangan darurat dapat melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal sepanjang memenuhi standar, sehingga anggaran bencana sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
"Mie instan boleh tetap ada, tetapi jangan jadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Bantuan harus tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar menyehatkan korban bencana," katanya.
Editor : Zein Muhammad