selalu.id - Potensi kontribusi sekitar 6 ribu perusahaan di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menopang pembangunan di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Melalui penguatan Forum Corporate Social Responsibility (CSR), Pemkab Sidoarjo berupaya menyatukan program bantuan perusahaan agar lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Sidak RSUD Notopuro Sidoarjo, Wabup Mimik Wanti-wanti Jangan Ada Akal-akalan di Bangunan
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran pejabat daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo.
Forum CSR diharapkan menjadi jalur koordinasi terpadu untuk penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan sekaligus menyelaraskan kontribusi dunia usaha dengan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, penguatan pengelolaan CSR menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah dihadapkan pada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Kondisi tersebut mendorong perlunya sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar berbagai program prioritas tetap berjalan.
”Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, besarnya jumlah perusahaan di Sidoarjo merupakan potensi yang perlu dikelola melalui koordinasi yang jelas.
Tanpa penyelarasan program, bantuan perusahaan berisiko berjalan sendiri-sendiri sehingga manfaatnya belum tentu menjawab kebutuhan utama masyarakat.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi sasaran ialah pembangunan infrastruktur. Pemkab Sidoarjo mendorong agar dukungan perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan program prioritas pemerintah daerah.
Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat agar pelaksanaan CSR memiliki arah yang jelas.
Baca juga: Top 5 Berita: Spot Wisata, Merawat Sejarah hingga Perkelahian Gegara Janda
Subandi juga mengusulkan pembagian peran antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam pembiayaan program pembangunan.
Salah satu skema yang dapat dibahas ialah komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Meski demikian, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan kegiatan serta kemampuan masing-masing pihak.
”Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di luar pembangunan infrastruktur, keterlibatan dunia usaha juga diharapkan membantu mengatasi persoalan ketenagakerjaan.
Tingginya angka pengangguran di Sidoarjo membutuhkan komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perusahaan. Kesempatan kerja bagi warga lokal diharapkan semakin terbuka sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
”Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” beber Subandi.
Penguatan Forum CSR turut diarahkan untuk mendukung penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah.
Penempatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan perlu direncanakan secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, Ketua Forum CSR, Herti menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat peran sektor industri dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Selain mendorong tata kelola CSR yang lebih baik dan sesuai regulasi, forum ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
”Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” jelasnya.
Editor : Zein Muhammad