selalu.id - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo bersama unsur masyarakat sipil Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman depan gedung DPRD Jatim, Kamis (25/6/2026).
Ketua FSP Kahutindo Jatim, Andika Hendrawanto menyampaikan bahwa gerakan ini dilakukan untuk menyuarakan harapan dan keberatan dunia usaha serta masyarakat luas terkait kebijakan yang berjalan saat ini.
Baca juga: SPMB Jatim Tahap 3 Kini Masuki Jalur Prestasi dan Akademik
Dalam demo itu, mereka membawa enam poin tuntutan utama yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Jawa Timur untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
Mereka meminta pemberian keringanan atau insentif perpajakan bagi pelaku usaha hingga nilai tukar rupiah kembali menguat dan stabil.
Kemudian, soal pembebasan pungutan cukai atas bahan baku yang diimpor guna menekan biaya produksi agar perusahaan tetap mampu bertahan dan beroperasi.Lalu penurunan tarif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar perekonomian rakyat kecil makin terjaga.
"Yang keempat, menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan anggarannya dialihkan untuk peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan masyarakat," kata Andika.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca juga: Dispendik Surabaya Siapkan Sekolah Swasta Bagi Calon Siswa yang Tak Lolos Negeri
Kemudian memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya jalur afirmasi yang disediakan bagi anak-anak pekerja dan warga kurang mampu agar tetap berjalan adil dan transparan.
“Kami berharap enam poin ini mendapat perhatian serius para wakil rakyat dan pemerintah daerah, demi menjaga keberlangsungan usaha, kesejahteraan pekerja, serta kepentingan pendidikan anak-anak kita,” tegas Andika.
Sementara itu, Hari Yulianto Anggota Komisi E dari Fraksi PDIP DPRD Jatim mengapresiasi para buruh yang telah menyampaikan aspirasinya hari ini.
Hari mengatakan bahwa saat pihaknya menerima perwakilan buruh untuk audiensi, terkait dengan beberapa tuntutan tersebut, pihaknya bakal membantu verifikasi terhadap anak buruh khususnya pada jalur afirmasi SPMB.
Baca juga: DPRD Jatim Minta Aturan Tegas Anti‑LGBT Hingga ke Daerah
Jalur afirmasi SPMB adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK) yang diperuntukkan khusus bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas (Anak Berkebutuhan Khusus).
Soal SPMB ini, rencananya bakal digelar rapat terkait bersama Dinas Pendidikan. Pasalnya, mengenai verifikasi pada jalur afirmasi saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pihak DPRD Jatim bakal mengontrol secara ketat terkait hal tersebut.
"Terkait SMPB, kami bakal mengontrol hal ini secara ketat. Dan kami dalam beberapa hari kedepan bakal menggelar rapat dengan dinas," jelas Hari.
Editor : Zein Muhammad