selalu.id - Proses pergantian Ketua DPRD Kota Surabaya kini memasuki tahap akhir.
Nama Syaifuddin Zuhri yang diusulkan sebagai pimpinan dewan tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebelum resmi dilantik melalui rapat paripurna.
Baca juga: The Westin Surabaya, Tempat Inspirasi dalam Gelar Wedding-Tunangan hingga Ultah
Secara politik, seluruh proses di internal partai telah rampung. Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan sudah mengalir melalui struktur partai hingga diterima DPRD Surabaya.
“Surat resmi dari DPP yang merekomendasikan saya sudah dikirimkan melalui DPD dan DPC. Artinya, secara administratif dari partai sudah ada di DPRD,” kata Syaifuddin Zuhri, Senin (27/4/2026).
Saat ini, DPRD tinggal mengajukan nama tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. SK gubernur menjadi syarat utama sebelum pelantikan dilakukan melalui pengucapan sumpah dan janji di forum paripurna.
“Tinggal menunggu SK Gubernur. Itu nanti menjadi dasar untuk diparipurnakan secara de facto,” jelas politisi yang akrab disapa Kaji Ipuk itu.
Meski belum resmi dilantik, ia menegaskan kesiapan langsung bekerja memimpin lembaga legislatif.
Kaji Ipuk menekankan, fokus utama adalah memastikan tiga fungsi DPRD berjalan optimal, terutama dalam pengawasan pelaksanaan anggaran.
Baca juga: Surabaya Jadi Percontohan Nasional Program Indonesia-UEA Cegah Sampah Plastik ke Laut
“Yang utama adalah menjalankan fungsi DPRD, mulai dari pembentukan perda, pembahasan APBD, hingga pengawasan,” tegasnya.
Kaji Ipuk menambahkan, dalam waktu dekat DPRD tidak lagi membahas penyusunan anggaran baru.
APBD 2026 telah disahkan pada Desember 2025, sehingga fungsi kontrol menjadi prioritas utama.
“Sekarang bukan lagi pembahasan APBD, tapi bagaimana memastikan program-program 2026 berjalan maksimal sesuai yang sudah diputuskan,” paparnya.
Baca juga: Ternyata, Ini Penyebab Aliran Air di Tambaksari Surabaya Tidak Lancar
Kaji Ipuk juga menyoroti pentingnya soliditas antarfraksi dalam mendukung kinerja dewan. Menurutnya, seluruh kerja legislatif harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Yang paling utama adalah sinergi atas nama rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, terkait penataan alat kelengkapan dewan (AKD) pasca-PAW, PDI Perjuangan telah menyiapkan komposisi internal. Salah satunya dengan mendorong Anas Karno menempati posisi pimpinan di komisi.
Editor : Zein Muhammad