selalu.id - Penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jatim.
Legislatif mendesak agar kebijakan tersebut dijalankan secara disiplin dengan mekanisme kontrol yang jelas, salah satunya dengan mewajibkan ASN mengirimkan lokasi saat bekerja dari rumah.
Baca juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba
Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo menyebut bahwa tanpa pengawasan yang ketat, WFH berpotensi menurunkan kinerja aparatur dan mengurangi akuntabilitas.
"WFH harus dijalankan dengan serius. Harus ada aturan main yang jelas agar tetap terkontrol," tegas Freddy saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026).
Freddy mengusulkan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim menetapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, di mana ASN yang menjalankan WFH diminta mengirimkan live location selama jam kerja.
Baca juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat
Langkah ini bertujuan memastikan mereka bekerja dari lokasi yang tepat dan tetap fokus pada tugas kedinasan.
"ASN yang WFH sebaiknya mengirim live location sebagai bentuk kontrol. Ini penting untuk menjaga disiplin dan akuntabilitas," jelasnya.
Baca juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah
Politisi tersebut juga menekankan bahwa WFH bukan berarti kelonggaran tanpa pengawasan. Freddy mendorong Pemprov Jatim melalui BKD segera menyusun regulasi teknis yang mengatur rincian mekanisme WFH, termasuk indikator kinerja, pola pelaporan, dan sanksi bagi pelanggaran.
Dengan pengawasan yang jelas, ia optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. "Intinya, fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan kedisiplinan. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat justru terganggu," kata Freddy.
Editor : Zein Muhammad