Surabaya Raih Nilai Tertinggi Reformasi Birokrasi, MenPAN-RB Lakukan Peninjauan

Reporter : Ade Resty
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini

selalu.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyebut Surabaya sebagai salah satu pelopor implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) di tingkat daerah. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Surabaya, Kamis (3/7/2025).

 

Baca juga: Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya

RBT diarahkan untuk menjawab tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Rini, Surabaya telah menerapkan dua tema itu dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

 

“Wali Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan reformasi birokrasi,” ujar Rini.

 

Ia menyebut Pemkot Surabaya meraih indeks reformasi birokrasi tertinggi dibandingkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rini menegaskan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya sebagai kebijakan formal, melainkan harus berdampak langsung pada masyarakat.

 

Dalam kunjungan tersebut, MenPAN-RB meninjau Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Di dua titik itu, Rini menilai pelaksanaan program padat karya dan integrasi layanan publik telah berjalan efektif.

 

“MPP Kota Surabaya termasuk mal pelayanan publik dengan kategori prima dan kunjungan masyarakat tertinggi,” katanya.

 

Baca juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Surabaya telah menerapkan sistem satu data yang terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

 

“Data ini yang digunakan sebagai dasar untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Eri.

 

Ia menyebut, angka pengangguran terbuka di Surabaya turun dari 9 persen menjadi 4,91 persen, sementara tingkat kemiskinan turun dari 5 persen menjadi 3,96 persen.

 

Baca juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas

MenPAN-RB juga meminta Surabaya menjadi percontohan nasional dalam pola kerja ASN yang dilakukan di luar kantor, termasuk dari balai RW.

 

“Kami sudah menjalankan itu, ASN Surabaya tidak hanya bekerja dari kantor, tapi juga di balai RW,” ujar Eri.

 

Inovasi tersebut diklaim sebagai bentuk pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemkot menyatakan akan terus memperluas jangkauan layanan publik melalui pendekatan tersebut. (ADV)

Editor : Ading

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru