PGN dan Kejati Jateng Resmikan Kerjasama Hukum, Kawal Proyek Infrastruktur Gas Nasional
- Penulis : Zein Muhammad
- | Selasa, 10 Nov 2026 16:31 WIB
selalu.id - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus memperkuat langkah strategisnya dalam memperkokoh tata kelola perusahaan (good corporate governance) serta mitigasi risiko hukum.
Terbaru, Subholding Gas Pertamina ini menjalin kerja sama resmi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Baca Juga: Kejati Jatim Usut Dugaan Aliran Pungli Perizinan Rp687 Juta ke Mantan Kadis ESDM
Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III Hedi Hedianto bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto di Kantor Kejati Jateng, Semarang, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan ini turut disaksikan secara langsung oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, mengungkapkan bahwa langkah kolaboratif ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara PGN dengan Kejaksaan Agung yang telah ditandatangani pada 9 Januari 2026 lalu.
Penguatan koordinasi hukum ini disebar ke pelbagai wilayah operasional PGN, melengkapi kerja sama yang sebelumnya sudah berjalan bersama Kejati Jawa Timur.
Menurut Hery, pengawalan dan pertimbangan hukum dari Kejaksaan menjadi instrumen krusial dalam mendukung seluruh kegiatan usaha PGN, mulai dari pengamanan aset, kelancaran operasional harian, hingga percepatan ekspansi infrastruktur gas bumi di kawasan industri.
"Kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kegiatan operasional perusahaan," jelas Hery.
Baca Juga: Rebutan Janda, Dua Pria di Kendal Duel Berdarah Hingga 1 Tewas
'Melalui koordinasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan Kejaksaan, kami ingin memastikan setiap kegiatan usaha dan pengembangan infrastruktur PGN dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip kepatuhan perusahaan," tambahnya.
Hery menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama PGN dalam menyokong ketahanan energi nasional. Apalagi, permintaan pasokan gas bumi terus meningkat di pelbagai sektor, mulai dari industri, komersial, hingga rumah tangga.
Khusus di Jawa Tengah, pertumbuhan pesat kawasan industri seperti di Batang dan Kendal menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi PGN untuk mengamankan suplai energi bersih pendukung manufaktur.
"Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang besar. PGN berkomitmen mendukung kebutuhan energi melalui pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan. Untuk itu, penguatan kepatuhan dan mitigasi risiko hukum menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan," tegasnya.
Baca Juga: PGN Tancap Gas Perluas Jargas di Surabaya, Targetkan 59.900 Sambungan hingga Akhir 2026
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, menyambut positif kolaborasi ini. Pihaknya menegaskan komitmen bidang Datun untuk siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan masing-masing," terangnya.
Teguh menambahkan, komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar setiap potensi kendala atau sengketa hukum dalam proyek infrastruktur gas dapat terdeteksi serta ditangani secara tepat sejak dini.
Lewat kemitraan ini, PGN optimistis dapat menjaga kelancaran pasokan energi serta mempercepat penataan infrastruktur gas bumi nasional dengan landasan hukum yang kokoh dan akuntabel.
Editor : Zein Muhammad
