Rabu, 04 Nov 2026 10:37 WIB

Pedagang Pasar Tanjungsari, Persoalkan PISS, Ketua DPRD Surabaya: Harus Dievaluasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 04 Nov 2026 09:29 WIB
Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS). (Ade/selalu.id)
Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS). (Ade/selalu.id)

selalu.id – Pedagang Pasar Tanjungsari mempersoalkan dan mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengevaluasi dan mengawasi pasar-pasar di Kota Pahlawan seperti Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri alias Kaji Ipuk meminta persoalan Pasar Buah Tanjungsari tidak dicampuradukkan dengan keberadaan PISS.

Baca Juga: Top 5 Berita: Polemik Pasar Tanjungsari hingga Penyadapan Presiden RI oleh Eks Kapolri

Menurutnya, kedua pasar tersebut memiliki karakteristik dan fungsi berbeda sehingga harus dievaluasi berdasarkan persoalan masing-masing.

“Kita nggak bicara sektor itu, jadi si Tanjung Sari dia harus bicara tentang dirinya sendiri. Nggak boleh bicara yang lain, karena pasar induk beda dengan dia, dia tematik pasar induk,” kata Kaji Ipuk, kepada selalu.id, Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, Kaji Ipuk tidak menampik perlunya evaluasi terhadap keberlangsungan PISS. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana pasar induk mampu menjalankan fungsi dan menarik aktivitas perdagangan.

Baca Juga: Polemik Jam Operasional Pasar Tanjungsari, DPRD Surabaya: Kalau Perlu Perdanya Diubah!

Menurut dia, keberlangsungan pasar induk tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan bangunan maupun penetapan klasifikasinya. Pemerintah perlu melihat hasil pelaksanaan dan aktivitas perdagangan di dalamnya.

“Pasar induk jalan atau tidak jalan, ini nanti tergantung dari satu evaluasi pelaksanaan,” ujarnya.

Baca Juga: Merasa Didiskriminasi, Pedagang Pasar Tanjungsari Sentil Status Pasar Induk Surabaya

Lebih lanjut Kaji Ipuk mengatakan, apabila hasil evaluasi menunjukkan pasar induk belum mampu menjangkau kebutuhan perdagangan dan menghidupkan aktivitas ekonomi, pemerintah perlu meminta pertanggungjawaban penyedia atau pengusaha yang terlibat.

“Kalau memang dia tidak menjangkau dan memungkinkan bisa mengaktifkan, ya penyedia atau pengusahanya itu yang nanti kita akan tanyakan ke pemerintah kota. Bagaimana menggeliatkan, meramaikan dari pasar induk itu sendiri,” pungkasnya.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

Apel Siaga Bencana di Jatim, Irjen Dekananto: Musim Hujan Diprediksi Datang Lebih Lambat

Sepanjang tahun 2026 tercatat 672 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Jawa Timur.

Gila! Listyo Sigit dkk Sadap Presiden Prabowo hingga Media Sejak 2025

Nomor-nomor yang disadap dimasukan ke dalam sistem tanpa verifikasi. Pada Oktober 2026 tersangka diduga memerintahkan menghapus file penyadapan tersebut.

Presiden Prabowo Diduga Disadap, Ini Komentar PDIP untuk Polri

Menurut Hasto, pengungkapan kasus penyadapan ilegal harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik-praktik serupa.

Eks Kapolri Listyo Sigit hingga Ahrie Sonta jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden

Diketahui, ketiga jenderal polisi tersebut tak tanya menyadap Presiden Prabowo Subianto, tapi juga menyadap sejumlah pejabat, politisi, media hingga LSM.

Kabar Gembira Warga Probolinggo, Gubernur Jatim Khofifah Gelontorkan Bantuan Rp19,6 M

Dalam momen itu, ‎Khofifah mengatakan bahwa bantuan tersebut mencakup bidang perumahan, ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

Razia Toko Kelontong di Nganjuk, Petugas Sita 7.540 Batang Rokok Ilegal

David mewanti-wanti seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha agar tidak nekat terlibat dalam rantai distribusi barang ilegal tersebut.