Sabtu, 21 Nov 2026 21:54 WIB

Aturan Baru Sound Horeg di Sidoarjo

  • Penulis : Ariyanto
  • | Rabu, 07 Okt 2026 20:00 WIB
Politikus Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni. (Foto: Ariyanto/selalu.id).
Politikus Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni. (Foto: Ariyanto/selalu.id).

selalu.id - DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai membawa polemik keberadaan sound horeg ke meja pembahasan regulasi.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) IV, dewan menegaskan tidak serta-merta melarang tradisi hiburan tersebut, melainkan mencari formula penertiban yang seimbang antara dampak ekonomi dan kenyamanan warga.

Baca Juga: Manfaatkan TKD Greenhouse Melon Hidroponik Jadi Penggerak Ekonomi Desa di Sidoarjo

Fenomena sound horeg menjadi salah satu materi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibumlinmas) yang digelar Pansus IV, Rabu (7/10/2026).

Politikus Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni, mengungkapkan sound horeg menjadi bagian dari 16 item ketertiban umum yang dikaji dalam Raperda tersebut.

"Dalam kita bahas di Pansus IV menyangkut 16 tatib, dan soal sound horeg adalah satu bagian yang akan masuk dalam Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat," katanya.

Vike menjelaskan, pembahasan ini tak lepas dari regulasi yang sudah ada sebelumnya, yakni Perda Nomor 10 Tahun 2013 serta Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo Nomor 000/2/438.6.5/2026 yang mengacu pada SE Gubernur Jawa Timur.

Aturan tersebut memuat ketentuan perizinan, batas volume suara, hingga kewajiban menjaga ketenteraman.

"Kita selarasnya dengan regulasi yang sudah berlaku. Jadi ketentuan yang sudah ada itu kita bahas untuk disinkronkan dalam Raperda Trantibumlinmas 2026," tuturnya.

Baca Juga: Betonisasi Tambak Cemandi, Bupati Sidoarjo: Enam Hari Lagi Selesai

Pansus IV menilai indikator penertiban tidak hanya berfokus pada volume suara, tetapi juga mencakup jangkauan kebisingan, penggunaan lampu sorot dan sinar laser, hingga moda transportasi pengangkut perangkat.

Sementara anggota Pansus IV dari Fraksi Gerindra, Pratama Yudiarto, menyoroti truk pengangkut alat sound horeg yang kerap melebihi kapasitas (over capacity).

"Kami melihat transportasi, seperti truk yang muat peralatan sound horeg selalu over kapasitas. Selain melanggar juga membahayakan keselamatan. Ini juga menjadi perhatian kami," katanya.

Anggota Pansus IV dari Fraksi PAN, Rizal Fuady, menegaskan pembahasan ini tidak ditujukan untuk menghapus keberadaan sound horeg, melainkan menyelaraskan kebijakan demi kebaikan bersama.

Baca Juga: Diskominfo Sidoarjo Benahi Kualitas Pelayanan Aduan Warga

"Kita akan berusaha sebijak mungkin menyikapi fenomena sound horeg ini. Karena satu sisi ada positifnya, sisi lain juga bisa berdampak negatif. Coba kita sinkronisasi agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan," jelasnya.

Guna mematangkan Raperda, Pansus IV akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, hingga asosiasi pengusaha sound horeg.

Rapat pembahasan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sidoarjo lainnya, seperti Wahyu Lumaksono (Fraksi Golkar) dan Kasipah (Fraksi PDIP), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Kasatpol PP Sidoarjo Yany Setyawan dan Kepala Disporapar Sidoarjo Rudy Setyawan.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

PKB Jatim Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Buka Ruang Pertukaran Gagasan

Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Bagong Suyanto, Listiyono Santoso, dan Moh Aslim Akmar.

Astamaops Polri Pastikan Kesiapan Nataru di Banyuwangi

Lokasi ini menjadi salah satu jalur penyeberangan utama penghubung Pulau Jawa dan Bali yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat saat nataru.

Pemkab Jember Terapkan Manajemen Talenta untuk Karier ASN Terukur Mulai 2027

Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Penerapan Manajemen Talenta yang telah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Kabupaten Jember.

Kejati Jatim Pastikan Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi KBS ke DPRD Surabaya

“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” kata Aspidsus Kejati Jatim.

Zulkifli Hasan Dorong Pengembangan Program Pangan Berbasis Pesantren

Program tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian pangan pesantren, khususnya dalam memenuhi kebutuhan protein melalui produksi ikan.

Kuasa Hukum Tersangka Minta Kejati Jatim Usut Korupsi KBS Tak Pandang Bulu

Tim hukum dari yaitu EES, MN, dan NW tersebut menyampaikan sejumlah catatan hukum agar prinsip persamaan di hadapan hukum tetap terjaga.