Minggu, 22 Nov 2026 11:11 WIB

Diskominfo Sidoarjo Benahi Kualitas Pelayanan Aduan Warga

  • Penulis : Ariyanto
  • | Sabtu, 21 Nov 2026 10:21 WIB
Rakor evaluasi layanan pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik. (Istimewa)
Rakor evaluasi layanan pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik. (Istimewa)

selalu.id - Kecepatan merespons laporan warga jadi tolak ukur penting kualitas pelayanan pemerintah. Setiap aduan yang masuk melalui Call Center 112 maupun SP4N-LAPOR! harus dipastikan sampai ke perangkat daerah terkait dan mendapat tindak lanjut yang jelas.

Hal itu menjadi fokus pembahasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat. Rakor yang dirangkai dengan Keterbukaan Informasi Publik ini digelar di Ruang Delta Artha Lantai 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jumat (20/11/2026) sore.

Baca Juga: Manfaatkan TKD Greenhouse Melon Hidroponik Jadi Penggerak Ekonomi Desa di Sidoarjo

Evaluasi tidak hanya menyasar mekanisme penanganan pengaduan. Diskominfo juga menyoroti kualitas pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID.

Sebab, kedua layanan ini menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mendapatkan informasi dari pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya koordinasi dan evaluasi berkala. Menurutnya, laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

“Melalui rakor ini, kami berharap koordinasi dan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat semakin meningkat, sehingga setiap laporan yang masuk mendapat perhatian dan tindak lanjut yang tepat,” kata Anita.

Rakor tersebut diikuti admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari berbagai unsur, mulai perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah (Perusda), puskesmas hingga kelurahan. Turut hadir admin Bakohumas serta PPID dari perangkat daerah dan Perusda.

Dalam sesi monitoring dan evaluasi (monev) SP4N-LAPOR!, peserta mendapatkan materi dari Muhammad Khabibie selaku pranata komputer Diskominfo Sidoarjo, Wahyu Prasetya dari PT Jasnita, serta Meyrinda Tobing selaku public speaker.

Sementara itu, pembahasan mengenai pengelolaan PPID menghadirkan Andi Bagus Setiawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Baca Juga: Betonisasi Tambak Cemandi, Bupati Sidoarjo: Enam Hari Lagi Selesai

Pada aspek keterbukaan informasi, Anita menilai penguatan kapasitas admin PPID masih diperlukan. Terutama dalam mengelola permohonan informasi melalui website, memantau laporan permohonan yang masuk, hingga memastikan proses pelayanan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

”Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya pembenahan sistem permohonan informasi secara daring. Kemudahan penggunaan formulir menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika mengajukan permintaan informasi.

”Termasuk penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring agar lebih mudah digunakan dan proses pelayanannya dapat terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.

Baca Juga: APBD 2027 Sidoarjo Disetujui: Pemerataan Pembangunan, Kesehatan dan Pengawasan Anggaran Disorot

Penguatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui PPID, setiap perangkat daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 sendiri mengusung tema "Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel".

Melalui evaluasi tersebut, Diskominfo Sidoarjo mendorong agar setiap perangkat daerah semakin optimal menjalankan fungsi pelayanan publik.

Keberhasilan layanan pengaduan dan keterbukaan informasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari tersedianya kanal pelaporan, tetapi juga dari kepastian tindak lanjut serta kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

Tanpa Pesta Mewah, Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya Ajak 1.500 Jemaah Muhasabah di HUT ke-3

Najib berharap, di usia ketiga ini, Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya dapat terus bertumbuh sekaligus konsisten hadirkan pelayanan terbaik dan manfaat.

Asah Bakat Sejak Dini, SMP Labschool Unesa 3 Surabaya Wadahi Ekspresi Siswa SD Lewat Gaskara

Gaskara merupakan wadah ekspresi yang selaras dengan visi sekolah dalam kembangkan keberagaman potensi anak, baik di bidang olahraga, seni dan kemampuan verbal.

PKB Jatim Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Buka Ruang Pertukaran Gagasan

Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Bagong Suyanto, Listiyono Santoso, dan Moh Aslim Akmar.

Astamaops Polri Pastikan Kesiapan Nataru di Banyuwangi

Lokasi ini menjadi salah satu jalur penyeberangan utama penghubung Pulau Jawa dan Bali yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat saat nataru.

Pemkab Jember Terapkan Manajemen Talenta untuk Karier ASN Terukur Mulai 2027

Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Penerapan Manajemen Talenta yang telah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Kabupaten Jember.

Kejati Jatim Pastikan Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi KBS ke DPRD Surabaya

“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” kata Aspidsus Kejati Jatim.