Kuasa Hukum Tersangka Minta Kejati Jatim Usut Korupsi KBS Tak Pandang Bulu
- Penulis : Dony Maulana
- | Sabtu, 21 Nov 2026 19:37 WIB
selalu.id — Tim kuasa hukum dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi mengeluarkan pernyataan sikap terkait perkembangan penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025–2026 yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Dalam pernyataan tersebut, tim hukum dari yaitu EES, MN, dan NW tersebut menyampaikan sejumlah catatan hukum agar prinsip persamaan di hadapan hukum tetap terjaga.
Baca Juga: Kejari Surabaya Kembalikan Uang 4,53 Miliar Hasil Rampasan Korupsi ke Kas Negara
Masbuhin selaku tim kuasa hukum yang mewakili mengatakan, sejak mulai mendampingi klien mereka pada Maret 2026, pihaknya mengapresiasi profesionalisme penyidik Pidsus Kejati Jatim, dan memastikan ketiga kliennya selalu bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.
Meski begitu, tim hukum menilai terdapat beberapa poin krusial yang berpotensi mencederai rasa keadilan publik dalam konstruksi penetapan tersangka saat ini. "Poin pertama yang disorot adalah asas kolektivitas dan pertanggungjawaban Badan Pengawas," ungkap Masbuhin, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, dalam tata kelola BUMD, Badan Pengawas bekerja sebagai satu kesatuan organ pengawasan secara kolektif. Jika hanya satu anggota Bawas, yaitu klien mereka EES, yang ditetapkan sebagai tersangka sementara ketua dan anggota Bawas lainnya seolah tidak tersentuh hukum, hal itu dinilai dapat mengaburkan struktur pertanggungjawaban korporasi.
Selain itu, Masbuhin juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak diambil secara personal.
Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai
"Seluruh perencanaan maupun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan organ pengawas, sehingga pertanggungjawaban hukumnya tidak seharusnya hanya dibebankan kepada satu individu," terangnya.
Tim hukum juga menyoroti soal tanggung jawab pengawasan. Mereka menyatakan, fungsi utama ketua dan seluruh anggota Bawas adalah melakukan pengawasan untuk mencegah kekeliruan administratif maupun penyimpangan.
Jika selama rentang 2025–2026 dinilai terjadi kekeliruan tata kelola, maka sikap membiarkan kebijakan tersebut berjalan tanpa koreksi resmi merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang juga wajib diuji secara hukum.
Baca Juga: Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi
“Prinsip follow the money tidak boleh berhenti hanya pada jajaran internal pelaksana PDTS KBS. Kami meminta penyidik juga menelusuri aliran dana honorarium narasumber yang diduga diterima oleh oknum pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya, yang secara fungsi justru merupakan mitra pengawas BUMD,” tegasnya.
Tim kuasa hukum kembali menegaskan, klien mereka tidak menikmati satu rupiah pun dari dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan, klien mereka berhasil mencatatkan penyetoran dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemkot Surabaya.
“Kami berharap penyidik Kejati Jatim dapat mengembangkan perkara ini secara transparan dan objektif. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, siapa pun yang terlibat dalam lingkaran kebijakan maupun menerima manfaat finansial dari kas PDTS KBS harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban yang setimpal,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi