Soal UMK 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Sejahteran Buruh

Reporter : Dony Maulana
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027 yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada kaum buruh. 

Kebijakan pengupahan dinilai harus mampu menjawab kebutuhan hidup layak sekaligus menekan kesenjangan upah antar‑kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Baca juga: Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Catat Berlakunya

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menyampaikan penetapan UMK 2027 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan jutaan pekerja di Jawa Timur, bukan sekadar urusan penyesuaian nominal angka gaji.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar‑benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya,” tegas Renny, Minggu (22/11/2026).

Pihaknya menekankan, kebutuhan hidup layak harus menjadi dasar utama dalam proses penetapan UMK, terutama di tengah terus meningkatnya biaya hidup, mulai dari harga pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, hingga biaya kesehatan.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur per Agustus 2025, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai mencapai sekitar 8,25 juta orang atau setara dengan 34,67 persen dari total penduduk yang bekerja. 

Angka tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan UMK menyangkut kehidupan jutaan keluarga dan berpengaruh langsung terhadap daya beli serta perputaran ekonomi daerah.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan UMK menyangkut kehidupan jutaan orang. Dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga mereka, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah,” jelasnya. 

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Renny juga menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sepanjang 2025, antara lain Pacitan 6,35 persen, Malang 5,92 persen, Tulungagung 5,75 persen, Banyuwangi 5,65 persen, Pasuruan 5,66 persen, dan Sidoarjo 5,63 persen. Sementara Tuban tercatat 4,23 persen, Bangkalan 4,53 persen, dan Gresik 4,91 persen.

“Pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi angka statistik atau kebanggaan pemerintah daerah. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan,” kata Renny.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti disparitas UMK antar‑daerah yang masih sangat lebar. Sebagai gambaran, UMK 2026 Kota Surabaya mencapai Rp5.288.796, sedangkan Kabupaten Situbondo hanya Rp2.483.962, sehingga terdapat selisih sekitar Rp2,8 juta.

Baca juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

“Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Kita memahami setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi dan struktur industri berbeda, tetapi jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan,” ungkapnya.

Renny menegaskan, kebijakan pengupahan perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha, agar kenaikan upah tidak memicu pemutusan hubungan kerja massal.

“Prinsipnya, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama‑sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Jawa Timur,” pungkas legislator asal Dapil Kediri ini.

Editor : Zein Muhammad

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru