Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Catat Berlakunya
- Penulis : Zein Muhammad
- | Minggu, 22 Nov 2026 17:48 WIB
selalu.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan.
Besaran ini mengalami kenaikan Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp2.446.880,68.
Baca Juga: Kumpulkan Pengusaha Sound Horeg, Kapolda Jatim Tekankan Larangan Miras-Narkoba
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang diteken di Surabaya pada 21 November 2026, dan akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027 mendatang.
"Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00," sebutnya, Minggu (22/11/2026).
Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan tahun depan disusun untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja dengan keberlangsungan dunia usaha serta penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
"Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelasnya.
Dalam formulasinya, Pemprov Jatim mempertimbangkan sejumlah indikator makroekonomi, yakni angka inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di level 5,82 persen. Dengan kenaikan 11,57 persen, besaran UMP 2027 berada jauh di atas laju inflasi.
Selain indikator makro, aspek Kebutuhan Hidup Layak (KHL) turut menjadi acuan. Merujuk estimasi KHL 2026 tingkat provinsi yang mencapai Rp3.742.675 per bulan, rasio pemenuhan UMP 2027 terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 65,38 persen.
Menurut Khofifah, perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal, melainkan juga rasio KHL dan kondisi ekonomi setempat.
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini
Jika disandingkan dengan wilayah lain di Pulau Jawa, UMP Jatim Rp2,73 juta bersaing ketat dengan DI Yogyakarta (Rp2.725.000) dan melampaui Jawa Tengah (Rp2.655.454).
Sementara dari sisi rasio UMP terhadap KHL, Jawa Timur (72,94 persen) tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (71 persen) maupun Jawa Barat (70,62 persen).
Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bagi 38 daerah di Jawa Timur, Khofifah menegaskan penetapannya akan diproses melalui mekanisme terpisah sesuai regulasi yang berlaku dengan menyesuaikan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.
Apabila UMK di suatu daerah telah ditetapkan, maka besaran UMK tersebut yang mengikat dan berlaku.
Baca Juga: Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG
Di sisi lain, Khofifah menekankan bahwa penguatan daya beli buruh tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan upah nominal, tetapi harus ditopang pengendalian inflasi daerah.
Pemprov Jatim berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, keterjangkauan transportasi, serta akses kebutuhan dasar masyarakat.
Menjelang pemberlakuan aturan baru pada awal tahun depan, mantan Menteri Sosial ini meminta kalangan pengusaha segera menyiapkan penyesuaian sistem penggajian serta membangun dialog terbuka dengan para pekerja.
"Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga," tegas Khofifah.
Editor : Zein MuhammadURL : https://selalu.id/news-16641-gubernur-khofifah-tetapkan-ump-jatim-2027-rp273-juta-catat-berlakunya
