selalu.id — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendalami dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) aliran dana kepada DPRD Surabaya.
Penyidik juga menemukan pos pengeluaran kas sebesar Rp860,5 juta yang dicatat untuk pembelian BBM, Tunjangan Hari Raya, serta honorarium, sebagian di antaranya diduga mengalir ke anggota DPRD Kota Surabaya.
Baca juga: Kuasa Hukum Tersangka Minta Kejati Jatim Usut Korupsi KBS Tak Pandang Bulu
Berdasarkan dokumen Kejati, rekap pembayaran honor narasumber sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026 tercatat mencapai Rp740,7 juta. Dana tersebut tercatat atas nama Pansus, Pimpinan, hingga Komisi B DPRD Kota Surabaya.
Menanggapi temuan itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim IG Punia Atmaja, mengatakan tim penyidik masih melakukan pendalaman.
“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” kata Punia Atmaja saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).
Penyidik Kejati Jatim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka pada Kamis (19/11/2026). Keempatnya adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas, serta MMS yang berprofesi sebagai advokat.
Baca juga: Top 5 Berita: 3 Kilogram Ganja Gagal Beredar hingga Ketua Umum PKB Bicara Kekayaan Alam
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.
Aspidsus menjelaskan, kerugian negara tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian besar, yakni Rp2,41 miliar, diduga dialirkan melalui skema pendampingan hukum. Sisanya sebesar Rp860,5 juta merupakan pengeluaran yang dicatat untuk BBM, pembayaran THR, dan honorarium.
Untuk aliran dana sebesar Rp2,41 miliar itu, penyidik menduga MMS meminta lawyer fee serta sejumlah dana yang disebut untuk penutupan perkara. Pola serupa diduga berulang hingga totalnya mencapai Rp2,41 miliar, dan uang tersebut diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik. Para tersangka juga diduga membuat sejumlah dokumen pendukung fiktif untuk menyamarkan pengeluaran tersebut.
Baca juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai
Sementara itu, dua rekap pembayaran honor narasumber menunjukkan adanya 33 transaksi pada 2025 dengan total Rp545,5 juta dan 24 transaksi pada Januari–Juni 2026 dengan total Rp195,2 juta. Kegiatan yang tercatat berkaitan dengan pembahasan laporan keuangan, rencana bisnis, Pansus LKPJ Wali Kota, hingga promosi KBS.
Dokumen lain juga memuat rincian pembayaran per nama penerima senilai Rp58,3 juta, yang terbagi dalam 34 entri kepada 19 orang. Empat nama tercatat menerima nominal paling besar.
Aspidsus menegaskan, penyidikan masih berlanjut dan tim penyidik kini terus mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati hasil penyimpangan anggaran PDTS KBS.
Editor : Achmad Supriyadi