DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

Reporter : Ade Resty
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Machmud. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - Komisi B DPRD Surabaya mengkritisi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sorotan utama tertuju pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang dinilai belum menunjukkan kinerja keuangan sehat serta belum konsisten menyetorkan dividen ke kas daerah.

Baca juga: Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

​Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, menilai transaksi tunai di lingkungan pasar masih menjadi celah berisiko tinggi yang memicu kebocoran pendapatan. Karena itu, ia mendorong manajemen PD Pasar Surya beralih sepenuhnya ke sistem pembayaran nontunai.

​Seluruh transaksi, terutama pembayaran sewa stan maupun kewajiban pedagang, diminta memanfaatkan QRIS, transfer bank, atau kanal digital lainnya.

​"Khususnya PD Pasar ini, saran saya agar tidak ada lagi pembayaran pakai uang tunai. Sudah tidak zamannya. Zaman sekarang ini pakai QRIS atau transfer atau yang lain, tapi tidak ada uang seliweran di pasar. Itu potensi kebocoran tinggi," tegas Machmud, Jumat (20/11/2026).

​Menurut dia, perbaikan tata kelola ini harus menjadi pekerjaan rumah serius bagi jajaran direksi baru PD Pasar Surya. Pergantian pucuk pimpinan diharapkan tidak sebatas rotasi jabatan, melainkan membawa perubahan nyata dalam pengelolaan pasar sekaligus mendongkrak pemasukan dari optimalisasi stan.

​Machmud mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir keuntungan PD Pasar Surya belum memadai. Setoran dividen kepada Pemkot Surabaya pun dinilai masih sangat minim.

​Selain PD Pasar Surya, Komisi B turut menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) yang mengalami penurunan produksi.

​"RPH ini menurun, produksinya menurun, semuanya turun. Kemungkinan juga tidak setor dividen," ujarnya.

Baca juga: Bicara Restart Indonesia, Gus Imin: Kekayaan Alam Harus Bisa Lunasi Utang Negara

​Di sisi lain, hasil evaluasi DPRD menunjukkan masih ada sejumlah BUMD yang mencatatkan kinerja sehat, yakni YKP, Kebun Binatang Surabaya (KBS), serta BUMD bidang air minum.

​YKP dinilai mulai bangkit setelah melewati berbagai persoalan, termasuk perkara hukum, sehingga kini mampu menyetorkan dividen dan memperluas lini usaha.

Sementara itu, KBS disebut menyumbang dividen sekitar Rp5 miliar, dan BUMD bidang air minum mampu menyetor lebih dari Rp150 miliar.

​Machmud menegaskan, setoran dividen merupakan salah satu tolok ukur kesehatan perusahaan daerah karena BUMD yang untung wajib berkontribusi bagi keuangan daerah.

Baca juga: Komplotan Spesialis Curanmor 11 TKP Digulung Polsek Bubutan Surabaya, Ini Tampangnya

​"Kalau dia tidak ada yang disetor karena tidak ada pendapatan, berarti di situ ukurannya perusahaan itu tidak sehat," katanya.

​Catatan evaluasi tersebut telah disampaikan Komisi B kepada direksi BUMD yang dinilai belum sehat dan akan diteruskan kepada Wali Kota Surabaya sebagai bahan pertimbangan pembenahan manajemen.

​Machmud berharap proses rekrutmen direksi baru di PD Pasar Surya dan RPH dapat melahirkan pemimpin yang kompeten memulihkan kinerja perusahaan.

Ia menekankan, pembenahan BUMD tidak cukup lewat pergantian direksi saja, tetapi juga menuntut perubahan sistem pengelolaan, transparansi transaksi, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi pendapatan agar tidak membebani keuangan Pemkot Surabaya.

Editor : Zein Muhammad

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru