Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 20 Nov 2026 14:14 WIB
selalu.id - DPRD Surabaya mempertanyakan asib anggaran senilai Rp 9 miliar usai pembukaan Pasar Keputran Selatan yang ditargetkan pada Oktober 2026 belum terealisasi molor hingga pertengahan November.
Kondisi tersebut memantik perhatian DPRD Surabaya yang mempertanyakan kendala penyelesaian pembangunan hingga kesiapan fasilitas pasar.
Baca Juga: Bicara Restart Indonesia, Gus Imin: Kekayaan Alam Harus Bisa Lunasi Utang Negara
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud, mengatakan pasar tersebut semestinya sudah dapat beroperasi sesuai jadwal. Namun, hingga pertengahan November, aktivitas perdagangan di dalam pasar masih belum berjalan.
Pihaknya berencana menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut. Sebab, sejak awal proses pembangunan, proyek Pasar Keputran Selatan sudah diwarnai persoalan, terutama terkait pemindahan pedagang dan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS).
“Ini kami akan telusuri ada apa. Kalau sudah siap ya segera dibuka,” kata Machmud, Jumat (20/11/2026).
Dia mengingatkan, sebelumnya para pedagang diminta keluar dari area pasar dengan harapan pembangunan tempat penampungan sementara segera dilakukan. Namun, pembangunan tidak langsung dimulai sehingga memicu keresahan di kalangan pedagang.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perubahan alokasi anggaran pembangunan. Machmud menyebut, anggaran yang semula mencapai Rp11 miliar kemudian mengalami pengurangan setelah dialokasikan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat penampungan sementara.
“Anggaran Rp11 miliar tahu-tahu dikurangi untuk membangun IPAL lebih dulu, juga membangun tempat penampungan sementara dikurangi lagi sehingga sekitar tinggal Rp9 miliar itu untuk bangunan gedungnya,” ujarnya.
Menurut dia, DPRD perlu mengetahui hasil pembangunan dengan anggaran sekitar Rp9 miliar tersebut, termasuk memastikan fasilitas yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan pedagang.
Baca Juga: Komplotan Spesialis Curanmor 11 TKP Digulung Polsek Bubutan Surabaya, Ini Tampangnya
Salah satu hal yang secara khusus disoroti adalah keberadaan rumah potong unggas (RPU). Pasalnya, Pasar Keputran Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan ayam dan unggas.
Machmud mempertanyakan apakah pembangunan pasar baru sudah dilengkapi fasilitas pemotongan unggas yang memadai.
Sebab, persoalan pemotongan ayam di area pasar sebelumnya sempat dikeluhkan karena darah unggas berceceran dan mengganggu kebersihan lingkungan.
“Apakah di sana ada RPU, rumah potong unggasnya? Dulu memang banyak protes karena ayam itu dipotong di situ, darahnya berceceran ke mana-mana. Apakah sekarang sudah ada rumah potong unggasnya atau belum,” tegasnya.
Baca Juga: Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Bikin Rumah Warga Retak, Kok Bisa Kantongi PBG?
Selain fasilitas, DPRD juga ingin memastikan keberadaan pedagang lama serta pengaturan kelompok pedagang setelah pasar kembali beroperasi. Menurut Machmud, persoalan tersebut penting agar proses pembukaan pasar tidak justru menimbulkan masalah baru.
Dalam waktu dekat, Komisi B DPRD Surabaya berencana meninjau langsung lokasi dan meminta penjelasan pihak-pihak terkait, termasuk pengelola pasar, kontraktor, maupun pedagang.
Machmud berharap tidak ada persoalan krusial yang menghambat operasional pasar. Sebab, Pasar Keputran Selatan memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Tempat bisnis, perputaran uangnya tinggi. Harus segera dibuka, mestinya sesuai rencana. Tapi sampai sekarang masih belum buka, kami belum tahu kendalanya apa,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi