Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Reporter : Ade Resty
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi. (Dok. Selalu.id).

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menginstruksikan Dewan Pengawas (Dewas) mengambil alih sementara kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), yang kini kosong buntut kasus korupsi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

Baca juga: Dua Direktur hingga Pengacara Ditetapkan Tersangka Korupsi KBS Rp2,41 Miliar

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan, pengambilalihan sementara tugas direksi oleh Dewas mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

"Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP," kata Syamsul, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, keberlangsungan operasional perusahaan menjadi perhatian utama Pemkot Surabaya. Sebab, KBS tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan satwa.

Baca juga: Top 5 Berita: Dugaan Kucuran Dana KBS hingga Proyek Gedung

Karena itu, Dewas bersama seluruh pegawai diminta memastikan kebutuhan pakan, pemeliharaan kandang dan habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa tetap terpenuhi.

"Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya," tegas Syamsul.

Ia menambahkan bahwa persoalan hukum yang sedang berjalan tidak boleh sampai mengganggu pelayanan dan perawatan satwa. Pemkot meminta seluruh jajaran tetap menjalankan fungsi serta tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan.

Baca juga: Pengurus KBS Diperiksa Kejati Jatim, Pengacara Tegaskan Tak Ada Niat Jahat

Sementara terkait perkembangan perkara hukum, Pemkot Surabaya menyatakan menghormati proses yang sedang ditangani Kejati Jatim.

"Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut," tandas Syamsul.

Editor : Zein Muhammad

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru