selalu.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026).
Lembaga antirasuah tersebut menilai regulasi anyar ini sejalan dengan napas pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan, terutama dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.
Baca juga: Ini Lho Rek, Nama-nama Penjabat yang Tega Korupsi Dana Bencana di Indonesia
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, pihaknya siap menjalankan amanat undang-undang tersebut. Menurutnya, menghukum koruptor saja tidak cukup jika aset hasil kejahatannya tidak dirampas untuk negara.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," tegas Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus memiliki dua tujuan utama: memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memulihkan aset negara secara optimal.
Lebih jauh, langkah penindakan tersebut diharapkan mampu memicu perbaikan sistem agar modus korupsi serupa tidak terulang.
"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK khususnya pada aspek penindakan ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. Dengan itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan pelaku-pelaku baru untuk melakukan modus serupa," terang Budi.
Meski mengapresiasi pengesahan RUU Perampasan Aset, KPK memandang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih membutuhkan terobosan regulasi lainnya.
Baca juga: KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Bencana, Adik Eks Kepala BNPB Ikut Terseret
Budi juga menyoroti pentingnya mengadopsi aturan dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) ke dalam sistem hukum nasional.
Setidaknya, ada empat delik korupsi yang hingga kini belum dikriminalisasi di Indonesia dan perlu menjadi perhatian ke depan.
Keempatnya meliputi peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment), memperdagangkan pengaruh (trading in influence), suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat publik asing.
"RUU ini tidak hanya soal penguatan asset recovery, tapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain, termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC tersebut," jelas Budi.
Baca juga: Pemerintah Berikan Subsidi Rp3,2 Juta per Jemaah Haji
Ke depan, KPK akan membedah dan menganalisis pasal-pasal dalam UU Perampasan Aset yang beririsan langsung dengan tugas serta fungsi penyidikan di lembaga tersebut.
Selama ini, penyidik KPK memang telah gencar melakukan penyitaan aset dalam proses penyidikan untuk dijadikan alat bukti di persidangan.
Selain kajian internal, KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian maupun lembaga terkait agar implementasi aturan perampasan aset berjalan efektif di lapangan.
Editor : Zein Muhammad