selalu.id - Polda Jawa Timur mengumpulkan para pengusaha sound system horeg atau karnaval se-Jawa Timur dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan yang dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono ini turut menghadirkan Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim.
Baca juga: Momen Kapolda Jatim Pulang ke SMAN 1 Sumberrejo Bojonegoro, Beri Pesan Menyentuh ke Siswa
Forum tersebut digelar untuk menyerap aspirasi pelaku usaha sekaligus merumuskan kesepakatan bersama agar penyelenggaraan sound carnival tetap kondusif, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menghormati norma sosial dan keagamaan.
"Saya ingin berdiskusi dan menyerap aspirasi dari teman-teman para pemilik sound system atau sound carnival. Kita tidak ingin dalam pelaksanaannya sampai terjadi korban jiwa maupun pelanggaran yang merugikan masyarakat," ujar Dekananto.
Ia menekankan sejumlah poin krusial yang wajib dipatuhi bersama. Poin tersebut meliputi jaminan keselamatan, larangan keras penggunaan narkoba dan minuman keras (miras), pembatasan keberadaan dancer, pencegahan perusakan fasilitas umum, hingga kepatuhan terhadap batas waktu penyelenggaraan.
Selain itu, Irjen Dekananto mengingatkan agar rute karnaval tidak melintasi kawasan pondok pesantren maupun mengganggu ketenangan lingkungan tempat ibadah.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini
"Jawa Timur ini provinsi yang religius. Banyak pondok pesantren, sehingga nilai-nilai agama yang ada di Jawa Timur harus kita patuhi dan hormati bersama," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kapolda mendorong para pengusaha sound system mencantumkan poin-poin aturan tersebut ke dalam klausul kontrak kerja bersama pihak penyelenggara atau penyewa. Pengusaha juga diminta bersikap tegas jika menemukan pelanggaran di lapangan.
"Apabila ditemukan pelanggaran, seperti konsumsi minuman keras maupun penggunaan narkoba, pengusaha sound system diharapkan berani menghentikan operasionalnya," tuturnya.
Baca juga: Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG
Hasil kesepakatan FGD ini nantinya akan disinkronkan dengan Surat Edaran (SE) yang telah terbit pada 2025.
Sementara terkait penyusunan aturan turunan berupa peraturan daerah (perda), Polda Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Melalui langkah ini, Polda Jatim berharap terbangun komitmen bersama antara pengusaha sound system, pemerintah daerah, dan tokoh agama guna mewujudkan hiburan masyarakat yang tertib, aman, serta selaras dengan budaya lokal Jawa Timur.
Editor : Zein Muhammad