Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Reporter : Ade Resty
Satpol PP saat geladah mobil pikap pedagang buah Tanjung Sari Surabaya. (Dok. Istimewa).

selalu.id - Cara Satpol PP Surabaya menertibkan aktivitas perdagangan di Pasar Buah Tanjungsari persil 47 menuai protes pedagang. 

Petugas gabungan disebut memeriksa muatan mobil pikap hingga membuka terpal penutup bak kendaraan saat operasi pengawasan jam operasional, Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Baca juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Tindakan tersebut dipersoalkan Asosiasi Pedagang Buah Pasar Tanjungsari. Pedagang menilai pemeriksaan muatan kendaraan terlalu jauh jika tujuan operasi hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan jam operasional pasar.

Ketua Asosiasi Pedagang Buah Pasar Tanjungsari, Umbar Rifai, menyayangkan cara petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan milik pedagang yang hendak meninggalkan area pasar.

Menurutnya, barang yang diangkut merupakan komoditas buah-buahan segar hasil perdagangan, bukan barang ilegal.

“Pedagang bukan penjahat, itu yang dibawa bukan narkoba. Terlalu berlebihan sampai memeriksa dengan membuka terpal segala,” tegas Rifai, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penertiban tidak menimbulkan kesan bahwa pedagang diperlakukan seperti pelaku pelanggaran pidana.

Selain mempersoalkan prosedur pemeriksaan, Rifai juga mempertanyakan konsistensi pengawasan Satpol PP di sejumlah lokasi perdagangan buah lainnya di Surabaya.

Ia menduga pengawasan di Pasar Buah Tanjungsari lebih ketat dibandingkan lokasi perdagangan lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian pemerintah.

Baca juga: Proyek Drainase Baru 80 Persen, Komisi C DPRD Surabaya Bakal Panggil Kontraktor

Rifai mencontohkan aktivitas perdagangan buah di sisi selatan SPBU Dupak Rukun serta kawasan dalam Koblen. Ia mempertanyakan apakah lokasi-lokasi tersebut juga mendapatkan pengawasan serupa.

“Pedagang merasa pengawasan ini terkesan tendensius. Mengapa di Pasar Buah Tanjungsari pemeriksaannya begitu ketat, sementara di pasar-pasar lain yang juga diduga melanggar justru tidak terlihat pengawasan seperti ini," ujarnya.

Sorotan pedagang juga mengarah pada operasional Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PIS) yang disebut berlangsung selama 24 jam. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan aturan perdagangan antarlokasi pasar.

Rifai turut mengaitkan persoalan tersebut dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam Pasal 8 ayat (2), regulasi tersebut mengatur persyaratan Purwarupa Pasar Rakyat Utama, antara lain operasional harian, luas bangunan minimal 4.400 meter persegi, luas lahan sedikitnya 22.000 meter persegi, serta minimal 300 pedagang aktif.

Baca juga: Eks Dirut KBS Korupsi 10 Miliar, Kasi Intel Kejari Surabaya: Uang Digunakan Kepentingan Pribadi

Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan asosiasi pedagang, jumlah pedagang aktif di PIS diperkirakan sekitar 200 orang. Data tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pengelola maupun Pemkot Surabaya.

Bagi pedagang Tanjungsari, persoalan ini bukan semata-mata penertiban jam operasional. Mereka meminta pemerintah menerapkan pengawasan secara konsisten terhadap seluruh aktivitas perdagangan yang berada dalam pengawasannya.

Rifai berharap Pemkot Surabaya dan Satpol PP memberikan penjelasan mengenai dasar pemeriksaan kendaraan serta standar penertiban yang diterapkan di berbagai lokasi perdagangan.

“Jangan sampai tindakan penertiban justru memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha di lokasi tertentu. Penegakan aturan harus berlaku konsisten, bukan hanya terlihat ketat di satu lokasi, tetapi tidak jelas penerapannya di tempat lain,” pungkasnya.

Editor : Zein Muhammad

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru