Perda Pesantren Disahkan, DPRD dan Pemkab Sidoarjo Tak Intervensi Kurikulum
- Penulis : Ariyanto
- | Selasa, 17 Nov 2026 14:35 WIB
selalu.id - DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (16/11/2026).
Persetujuan bersama dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sidoarjo dan ditandatangani Bupati Sidoarjo Subandi bersama pimpinan DPRD.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA
Perda ini disusun untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan daerah, tanpa mencampuri ranah internal keagamaan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memberikan sejumlah catatan penyempurnaan. Fokus utama ada pada jaminan independensi pesantren.
Juru Bicara Fraksi PKB Sutaji, mengapresiasi penegasan dalam Pasal 5 yang menyebut pemerintah daerah tidak berwenang mengintervensi materi ajaran agama, kurikulum khas pesantren, metode pendidikan, maupun tata kelola internal.
Meski begitu, ia meminta pengecualian terkait penggunaan fasilitas pemerintah daerah diatur secara profesional melalui peraturan bupati, termasuk soal akuntabilitas anggaran.
Selain itu, hasil fasilitasi Pemprov Jatim juga mendorong penyempurnaan dasar hukum dan sistematika perda.
“Penyesuaian tersebut mencakup riwayat perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,” ujarnya.
Menurut Sutaji, ketepatan dasar hukum sangat penting karena berkaitan dengan keabsahan formal perda.
“Penyesuaian ini sangat mendasar karena berkaitan dengan ketepatan dasar hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Penyempurnaan lain mencakup penghapusan unsur penghargaan dan tim fasilitasi yang dinilai tidak memiliki materi muatan, pergeseran nomor pasal, serta penegasan penghormatan terhadap kemandirian, kekhasan, tradisi, nilai-nilai, dan independensi pesantren.
Fraksi PKB juga mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap penomoran pasal agar tidak ada kesalahan teknis.
Baca Juga: Pemuda Sidoarjo Tewas Mengenaskan Diduga Tabrakkan Diri ke KA Sangkuriang di Mojokerto
“Kami mendorong agar seluruh penomoran pasal, ayat, huruf, serta rujukan antar pasal diperiksa kembali secara teliti agar tidak terdapat pasal yang tidak memiliki rujukan atau kesalahan dalam naskah saat ditetapkan,” tegas Sutaji.
Setelah mencermati substansi dan hasil penyempurnaan, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Fasilitasi Pesantren untuk ditetapkan menjadi perda.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, perda ini menjadi payung hukum penguatan peran pesantren. Ia menyebut pesantren tidak hanya berkontribusi di bidang pendidikan agama, tetapi juga pembentukan karakter, sosial, dan ekonomi masyarakat.
“Peraturan daerah tentang fasilitasi pesantren ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” kata Subandi.
Melalui perda ini, Pemkab Sidoarjo berkomitmen menguatkan tiga fungsi utama pesantren. Pada fungsi pendidikan, dukungan diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, sarana prasarana, dan kompetensi santri.
Baca Juga: Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal
“Pada fungsi pendidikan, pemerintah daerah akan memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, serta pengembangan kompetensi santri agar memiliki daya saing tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman,” tegasnya.
Untuk fungsi dakwah, fasilitasi diarahkan mendukung syiar yang moderat dan kerukunan antarumat beragama. Sementara di fungsi pemberdayaan, Pemkab mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan perannya meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Subandi menjelaskan, dukungan dapat berupa pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, pemantauan, serta bentuk fasilitasi lain sesuai peraturan. Ia berharap perda ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren.
“Persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pesantren merupakan langkah penting dalam memperkuat landasan kebijakan daerah untuk mendukung keberadaan dan peran pesantren,” harapnya.
“Sehingga fasilitasi yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi pesantren dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi