Eks Dirut KBS Korupsi 10 Miliar, Kasi Intel Kejari Surabaya: Uang Digunakan Kepentingan Pribadi
- Penulis : Dony Maulana
- | Selasa, 17 Nov 2026 12:48 WIB
selalu.id - Uang hasil dugaan korupsi yang dilakukan eks Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, berinisial CA digunakan untuk kepentingan pribadi.
Saat ini CA sudah diserahkan penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya dalam pelimpahan tahap kedua.
Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar
Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto, mengatakan bahwa sejumlah barang bukti ikut dilimpahkan bersama tersangka. Barang bukti itu meliputi delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit ponsel, uang tunai, hingga bukti tanah dan bangunan.
Perkara ini terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa KBS pada periode 2016 hingga 2024. Saat menjabat sebagai Direktur Utama, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum guna memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Surabaya sekitar Rp10 miliar.
"Namun, pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka," ungkap Yogi, Senin (16/11/2026).
Modus yang diduga dilakukan tersangka, lanjut Yogi, adalah memerintahkan saksi berinisial S selaku Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.
Baca Juga: Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!
Dokumen administrasi pun dibuat seolah‑olah dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional KBS, seperti pembelian pakan hewan, perbaikan kandang satwa, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang. Namun, dana tersebut diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi tersangka.
CA kemudian didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama merujuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca Juga: Proyek Drainase Baru 80 Persen, Komisi C DPRD Surabaya Bakal Panggil Kontraktor
Usai pelimpahan, JPU melanjutkan masa penahanan CA selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim, sambil menunggu proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.
"Penuntut Umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan," pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi