selalu.id - Pasca-penertiban bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Embong Blimbing oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 29 Oktober lalu untuk proyek pemasangan saluran U-Ditch, fakta mengejutkan satu per satu mulai terkuak.
Di balik pembongkaran tersebut, mencuat dugaan kuat adanya praktik jual-beli dan sewa-menyewa stan di atas aset milik pemerintah kota.
Baca juga: Surabaya Perluas Pengolahan Sampah Organik, Ratusan Teba Dipasang di Berbagai Wilayah
Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik transaksional lapak ini sejatinya sudah menjadi rahasia umum di internal paguyuban pedagang. Namun, informasi tersebut ditutup rapat-rapat agar tidak bocor ke luar. Bahkan, para pedagang sempat mendapat ancaman intimidasi agar bungkam.
“Wes pokoke nek ditakoki ojo onok sing ngomong nek sewo opo tuku stan (Pokoknya kalau ditanyain jangan ada yang ngomong kalau sewa atau beli stan),” ungkap salah seorang pedagang yang meminta namanya dirahasiakan, menirukan instruksi dalam briefing internal sebelum mereka menghadiri undangan sosialisasi dari Pemkot Surabaya.
Kabar adanya sewa-menyewa dan jual-beli stan ini tentu memantik tanda tanya besar.
Pasalnya, area yang selama ini ditempati PKL tersebut murni merupakan aset milik Pemkot Surabaya dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Mengomersialkan lahan pemerintah demi keuntungan pribadi jelas dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
Seorang pedagang lain secara blak-blakan mengaku menjadi korban praktik lancung tersebut. Mantan pekerja yang sempat di-PHK saat pandemi COVID-19 pada 2022 itu terpaksa merogoh kocek puluhan juta rupiah demi bisa mendapatkan tempat mengais rezeki.
Semula, ia mendapati sebuah stan berlabel "disewakan". Karena butuh tempat, ia akhirnya menyepakati kontrak sewa selama tiga tahun pada 2022 dengan biaya sebesar Rp20 juta.
Baca juga: Pasar Murah Surabaya Hadir Lagi, Belanja Bumbu Dapur Cuma Rp5.000
Menjelang masa sewa berakhir pada 2025, biaya sewa tersebut justru dinaikkan menjadi Rp22,5 juta untuk periode tiga tahun berikutnya hingga 2028. Pedagang tersebut mengaku melakukan transaksi melalui seseorang berinisial D.
Kini, ia hanya bisa gigit jari lantaran sisa masa sewa dua tahun belum jelas kejelasannya pasca-penertiban. Ia menuntut adanya itikad baik pengembalian dana.
“Padahal, saya tidak minta dikembalikan semua. Saya hanya minta ada kebijakan pengembalian secara proporsional,” keluhnya.
Ia pun menyatakan siap membeberkan seluruh bukti mulai dari kontrak sewa, bukti transfer, kuitansi, hingga rekam jejak percakapan jika tuntutannya diabaikan.
Santernya kabar miring ini turut diamini oleh Ketua RW 08 Kelurahan Embong Kaliasin, Tomyx Prasetyo. Menurut Tomyx, dirinya sempat mendengar isu tersebut namun tidak bisa berbuat banyak lantaran belum ada bukti konkret yang diterimanya saat itu.
Baca juga: Perda Kebudayaan Disahkan, AH Thony Soroti Infrastruktur Tak Cukup Tanpa Perubahan Perilaku
Tomyx memilih menyerahkan dan mempercayakan proses selanjutnya kepada Pemkot Surabaya.
“Ya, semua warga kan sudah tahu kalau itu lahannya Pemkot Surabaya. Mestinya tidak boleh begitu (disewakan atau diperjualbelikan),” tegasnya, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, Tomyx juga menyoroti minimnya kesempatan bagi warga setempat untuk berjualan di lokasi tersebut sebelum penertiban. Dari total sekitar 34 stan PKL yang berdiri, tercatat hanya ada 4 pedagang yang merupakan warga asli RW 08 Embong Kaliasin.
“Bahkan dulu sempat ada pedagang, warga kami, yang kena gusuran karena berjualan di Jalan Kombes M. Duryat, hendak berjualan di Embong Blimbing malah diusir,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad