selalu.id - DPRD Sidoarjo menyoroti dan meminta evaluasi kegiatan Outdoor Learning (ODL) di sekolah supaya lebih transparan, memiliki manfaat edukasi, serta mampu mengoptimalkan potensi daerah.
Persoalan itu dibahas dalam hearing Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (11/11/2026). Dalam audiensi tersebut, APIK menyoroti tarif ODL yang berkisar Rp900 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per siswa.
Baca juga: Pria asal Tuban Ditemukan Tewas di Sidoarjo, Polisi Temukan Sajam Menancap
Besaran biaya tersebut dinilai cukup memberatkan sebagian keluarga. APIK juga mempertanyakan mekanisme penentuan harga, termasuk dugaan adanya kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu dalam menentukan tarif kegiatan.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch. Dhamroni Chudlori, menilai kegiatan ODL sebaiknya lebih mengutamakan destinasi di wilayah sendiri. Selain memberikan pengalaman belajar kepada siswa, pemanfaatan lokasi lokal diharapkan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Harapan kami, kegiatan ODL ini cukup dilaksanakan di Sidoarjo saja. Selain memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk mengenal daerahnya sendiri, potensi UMKM dan destinasi lokal juga bisa ikut berkembang,” ujarnya.
Menurut Dhamroni, pemanfaatan destinasi lokal harus diikuti kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) diharapkan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan fasilitas.
“Jangan sampai kegiatan ODL justru membebani wali murid. Penentuan biaya harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga dan disesuaikan dengan fasilitas yang diterima siswa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan kemampuan ekonomi tidak membuat siswa merasa tersisih karena tidak mampu mengikuti kegiatan. Transparansi mengenai biaya, pilihan destinasi, dan fasilitas yang diterima harus disampaikan kepada wali murid sejak awal.
Aspirasi serupa disampaikan APIK. Organisasi tersebut mendorong agar ODL lebih diarahkan ke destinasi dalam daerah sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya memperkenalkan potensi Sidoarjo kepada siswa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“ODL seharusnya bisa lebih diarahkan di dalam daerah. Selain memperkenalkan potensi Sidoarjo kepada anak-anak, kegiatan tersebut juga bisa membantu memaksimalkan UMKM lokal,” menjadi salah satu poin aspirasi APIK dalam audiensi tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Dispendikbud Sidoarjo, Netti Lastiningsih, mengatakan pembelajaran di luar kelas tetap memiliki nilai penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui pengalaman langsung, siswa dapat memperoleh wawasan yang tidak selalu didapatkan selama belajar di lingkungan sekolah.
“Pembelajaran di luar kelas merupakan pembelajaran kontekstual yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak. Kegiatan ini memberikan pengalaman dan wawasan yang tidak selalu bisa diperoleh di lingkungan sekolah. Karena itu, anak-anak perlu diajak melihat dan belajar langsung dari lingkungan di luar sekolah,” ujarnya.
Baca juga: WNA Pemilik Restoran di Sidoarjo Tersangka TPPO 18 Orang dan 1 Bawah Umur
Sebagai tindak lanjut, Dispendikbud telah berkoordinasi dengan Disporapar untuk memetakan sejumlah destinasi yang berpotensi menjadi lokasi pembelajaran. Komunikasi juga dilakukan dengan pelaku UMKM. Sejumlah pelaku usaha telah merespons dengan mengirimkan materi promosi yang nantinya diteruskan kepada sekolah sebagai alternatif tujuan ODL.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Disporapar terkait tempat-tempat destinasi yang dapat dikunjungi untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Kami juga berkomunikasi dengan sejumlah UMKM yang sudah merespons. Informasi dan materi promosi nantinya akan kami teruskan kepada sekolah sebagai alternatif tujuan kegiatan ODL,” jelasnya.
Selain menentukan lokasi, Dispendikbud juga menekankan pentingnya perencanaan pembiayaan. Sekolah diminta memanfaatkan hasil Rapor Pendidikan sebagai bahan evaluasi dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai ketentuan penggunaan anggaran.
“Kami memberikan penguatan kepada sekolah terkait perencanaan kegiatan ODL, mulai dari melihat Rapor Pendidikan hingga menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sekolah harus memilah kegiatan yang sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan penggunaan dana BOS, sehingga seluruh pembiayaan tidak dibebankan kepada orang tua siswa,” tegasnya.
Netti menjelaskan, kebutuhan modul maupun kegiatan yang menghadirkan narasumber juga harus diperhitungkan sumber pembiayaannya. Jika memenuhi ketentuan, kebutuhan tersebut dapat direncanakan melalui sumber anggaran yang diperbolehkan, termasuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Sementara itu, Kabid Mutu Pendidikan Dispendikbud Sidoarjo, Lilik Sulistyowati, menyampaikan bahwa pelaksanaan ODL untuk jenjang SMP sementara ditunda mengikuti arahan kepala dinas. Kebijakan tersebut mempertimbangkan efisiensi anggaran serta arahan Bupati Sidoarjo agar kegiatan ODL tidak dilaksanakan ke luar kota.
Baca juga: Lima Tuntutan Mahasiswa Soal Pendidikan hingga Anggaran Dibahas di DPRD Sidoarjo
“Untuk jenjang SMP sesuai dari pihak Kadis dipending dulu. Akhirnya kita pending karena mengingat efisiensi dan kebijakan yang disampaikan Bupati. Tidak ada yang pergi ODL luar kota,” jelas Lilik.
Ia juga menyebutkan sejumlah sekolah sebelumnya telah menyampaikan surat rencana kegiatan ODL. Namun, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan kebijakan yang berlaku.
Dalam audiensi tersebut, Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo, Aris Setiawan, turut hadir membahas pelaksanaan ODL di lingkungan sekolah.
Netti menambahkan, pengalaman belajar di luar sekolah juga dapat membentuk ketertarikan dan cita-cita peserta didik. Ia mencontohkan kunjungan ke museum saat masih menempuh pendidikan yang membangun minatnya terhadap sejarah hingga sempat bercita-cita menjadi ahli sejarah.
Evaluasi ODL di Sidoarjo diharapkan mencakup mekanisme kegiatan, penentuan destinasi, transparansi pembiayaan, hingga kesiapan fasilitas. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran di luar kelas tetap memberikan manfaat pendidikan tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi keluarga maupun kesetaraan kesempatan bagi seluruh siswa.
Editor : Achmad Supriyadi