selalu.id - Rapat paripurna IV DPRD Jember telah resmi menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2026, Senin (14/9/2026)
Rapat tersebut memuat empat agenda utama diantaranya laporan hasil pembahasan Badan Anggaran, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Jember Muhammad Fawait.
Baca juga: Madas Sedarah Jember Dikukuhkan, Janji Sinergis dengan Forkopimda
Dalam sambutannya, Gus Fawait mengapresiasi sinergi antara jajaran eksekutif dan legislatif hingga proses pengesahan Perubahan APBD 2026 dapat dirampungkan.
Menurutnya, setelah anggaran disahkan, pemerintah daerah akan fokus mengawal pelaksanaan dan memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai peruntukan. Termasuk berbagai dukungan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pendidikan. Gus Fawait menyebut dukungan pemerintah pusat untuk revitalisasi fasilitas pendidikan di Jember mengalami peningkatan signifikan.
“Alhamdulillah, program dari pemerintah pusat untuk Jember di sektor pendidikan meningkat pesat. Revitalisasi sekolah kita insya Allah naik lebih dari 100 persen dibanding tahun 2025,” kata Gus Fawait.
Ia menegaskan, peningkatan dukungan tersebut diharapkan dapat dirasakan secara merata. Tidak hanya sekolah negeri, lembaga pendidikan swasta juga menjadi bagian dari program revitalisasi.
“Penyerapan ini berlaku seimbang, baik untuk sekolah negeri maupun lembaga swasta mulai dari jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP,” tambahnya.
Gus Fawait juga mendorong anggota DPRD Jember untuk turut aktif melakukan komunikasi dan menjemput peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Baca juga: Fraksi Demokrat Absen Massal di Paripurna DPRD Jatim saat Emil Dardak Dampingi Khofifah
Langkah tersebut dinilai penting agar semakin banyak program pembangunan di Jember yang memperoleh dukungan dari pemerintah pusat sehingga beban pembiayaan daerah dapat ditekan.
Sementara terkait sorotan terhadap realisasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Gus Fawait menjelaskan bahwa secara keseluruhan penyerapan APBD Jember telah berada di kisaran 58 hingga 60 persen.
Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat mencapai 90 sampai 95 persen.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah faktor teknis yang memengaruhi kecepatan realisasi, terutama pada belanja fisik. Penyesuaian harga material dan dinamika harga bahan bakar menjadi salah satu faktor yang sempat berdampak terhadap pengerjaan sejumlah proyek.
Baca juga: Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional
Di sisi lain, Gus Fawait menyebut efisiensi anggaran juga menjadi bagian dari tata kelola keuangan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang muncul akibat efisiensi kegiatan dinilai bukan sesuatu yang harus dipandang negatif.
“SiLPA yang bersumber dari efisiensi alokasi kegiatan merupakan hal yang positif dan wajar dalam tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Jember tetap berupaya agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan disahkannya Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah selanjutnya akan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran.( ADV)
Editor : Achmad Supriyadi