selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pelayanan publik di Kota Pahlawan harus tetap berjalan maksimal selama dirinya menunaikan ibadah haji.
Bahkan, ia memberi peringatan kepada jajaran kepala dinas bahwa banyaknya aduan warga yang masuk hotline akan menjadi indikator evaluasi kinerja.
Baca juga: Konser Denny Caknan di Eks Hi-Tech Mall Surabaya Membludak, Pagar Besi Sampai Jebol
Menurut Eri, laporan masyarakat seharusnya bisa diselesaikan sejak tingkat lingkungan melalui penguatan program satu ASN satu RW.
Dengan sistem tersebut, persoalan warga seperti pelayanan administrasi, pemilahan sampah hingga persoalan sosial ditargetkan selesai di wilayah masing-masing tanpa harus masuk ke hotline wali kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” tegas Eri, Selasa (19/5/2026).
Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Eri meminta seluruh perangkat daerah tetap sigap menangani keluhan masyarakat dengan batas waktu maksimal 1x24 jam.
Ia juga memberi perhatian khusus terhadap program satu RW satu tenaga kesehatan (Nakes) agar berjalan optimal saat dirinya kembali ke Surabaya.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1x24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” jelasnya.
Baca juga: Adu Nasib di Surabaya, Arek Blitar Malah Masuk Penjara
Eri menilai keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya laporan yang diterima wali kota, melainkan dari semakin minimnya aduan yang masuk karena persoalan sudah selesai di tingkat bawah.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” paparnya.
Eri menambahkan, hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan, tetapi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala dinas tidak bergantung pada figur wali kota dalam menyelesaikan persoalan warga.
Baca juga: Warga Surabaya Menjerit soal Debu Proyek Drainase, DSDABM Siapkan Sanksi Tegas pada Kontraktor
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” tegas Eri.
Eri juga mengingatkan bahwa banyaknya laporan warga yang belum tertangani akan memengaruhi penilaian output dan outcome kinerja kepala dinas di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Jika hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad