selalu.id - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono menegaskan partainya mematuhi sepenuhnya keputusan Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) terkait sidang etik anggota dewan yang viral karena bermain gim saat rapat berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Hanan usai mengikuti sidang Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jember, Senin (18/5/2026).
Baca juga: Program Bunga Desaku Jember, Dari Bantuan UMKM hingga Rencana Investasi Rp2 Triliun
Menurut Hanan, sanksi yang dijatuhkan kepada kader tersebut sudah jelas berupa peringatan keras dan tegas.
Fraksi Gerindra, kata dia, tidak akan mentoleransi pelanggaran serupa di kemudian hari.
“Fraksi Gerindra Kabupaten Jember tegak lurus terhadap putusan MKP. Sanksinya sudah jelas, yakni peringatan keras dan tegas,” jelasnya.
Hanan menyebut, jika pelanggaran kembali terjadi dan bahkan berdampak pidana, partai tidak segan mengambil langkah lebih berat berupa pemecatan.
“Kalau ada kesalahan lagi, apalagi sampai berdampak pidana, tentu bisa langsung ditindaklanjuti dengan pemecatan,” katanya.
Hanan menyatakan evaluasi internal akan dilakukan kepada seluruh anggota fraksi, bukan hanya kepada satu kader yang tersandung kasus.
Baca juga: Pemkab Jember Alokasikan Rp400 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga marwah DPRD Jember sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
“Evaluasi bukan hanya kepada satu orang saja, tetapi semua anggota fraksi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” bebernya.
Saat dimintai penjelasan terkait alasan anggota dewan tersebut bermain gim ketika rapat berlangsung, Hanan mengaku sempat menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Jawaban yang diterima pun dinilai cukup mengejutkan.
“Katanya lupa memberi makan sapi di gim karena rapat berlangsung lama sejak pagi sampai siang,” ujarnya.
Baca juga: Ratusan Guru Ikuti TPN XIII Jember, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berdampak
Terkait kemungkinan adanya laporan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, Hanan menilai BK sebenarnya dapat bergerak tanpa harus menunggu laporan resmi karena persoalan itu sudah menjadi perhatian publik.
“Karena sudah viral dan menjadi perhatian masyarakat, BK sebenarnya bisa langsung memanggil. Ini jadi pengingat soal etika untuk semua anggota dewan,” jelasnya.
Selain persoalan bermain gim, sorotan publik juga mengarah pada isu merokok saat rapat berlangsung. Namun demikian, Fraksi Gerindra mengaku belum melakukan pembahasan khusus mengenai aturan merokok di ruang rapat DPRD.
“Kalau nanti ini jadi momentum pembahasan perda kawasan tanpa rokok, kami terbuka untuk berdiskusi bersama,” pungkas Hanan.
Editor : Zein Muhammad