selalu.id – Penggunaan plat nomor berbeda pada mobil Toyota Alphard yang digunakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memicu kontroversi di masyarakat. Video viral memperlihatkan mobil tersebut memakai dua plat nomor dalam dua hari berturut-turut.
Baca juga: Pemprov Jatim Sabet Penghargaan Terbaik Ketegori Penurunan Pengangguran
Pada Kamis, 11 September 2025, mobil Alphard hitam itu terlihat menggunakan plat nomor W 1334 QB saat mengantar Gubernur Khofifah ke Kantor Sekretariat National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dan sebuah pabrik sepatu di Mojokerto.
Berdasarkan penelusuran situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, nomor tersebut terdaftar atas nama Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam mika keluaran 2023.
Keesokan harinya, Jumat, 12 September 2025, mobil yang sama kembali terlihat saat Gubernur Khofifah menghadiri kuliah umum di Gedung Islamic Center Surabaya. Namun kali ini, plat nomor mobil berubah menjadi L 1087 ZZH.
Kabag TU Biro Umum Setdaprov Jatim, Ribut Sariyono, menjelaskan bahwa Alphard tersebut bukan mobil dinas resmi, melainkan mobil sewaan. "Biasanya beliau pakai Innova, namun karena situasi masih memanas, jadi dipakai Alphard untuk sementara," katanya.
Baca juga: Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional
Pakar hukum Universitas Bhayangkara, Solehudin, menilai alasan keamanan tidak dapat dijadikan pembenaran mengganti nomor kendaraan. Ia membenarkan pasca kericuhan di Jawa Timur, pejabat memang diperintahkan menggunakan mobil pribadi dan tidak berseragam.
"Tapi kalau menggunakan mobil pribadi atau rental, wajib pakai plat aslinya, tidak mengganti dengan nopol lain. Itu pelanggaran lalu lintas. Memang bukan tindak pidana, tapi jika dilakukan pejabat bisa disebut penyalahgunaan wewenang," tegasnya.
Baca juga: Gubernur Jatim Khofifah Sidak Pengambilan PIN SPMB di SMA Surabaya, Ini yang Ditemukan
Solehudin menambahkan, sebagai pejabat publik, Gubernur Khofifah semestinya memberi contoh baik kepada masyarakat. Kasus ini disorot publik karena berpotensi menimbulkan preseden buruk.
Masyarakat pun berharap ada investigasi dan penjelasan transparan terkait penggunaan plat nomor ganda tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Editor : Ading