PPPK Baru Surabaya Diawasi Ketat, Komisi A Tekankan Reformasi Birokrasi

selalu.id — Sebanyak 1.840 pegawai resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

 

Baca Juga: Rapor Merah Dari DPRD Surabaya untuk Setahun Kepemimpinan Eri-Armuji

Penyerahan SK dilakukan simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila, Senin (28/4/2025), disaksikan jajaran pejabat Pemkot dan DPRD Surabaya. Selain dalam bentuk fisik, SK juga diberikan secara digital untuk mempermudah pengelolaan administrasi kepegawaian.

 

Ribuan pegawai yang kini berstatus PPPK tersebut sebelumnya merupakan tenaga honorer, sebagian telah mengabdi lebih dari 15 tahun.

 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi perjuangan para honorer dan menekankan bahwa status baru ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas kerja.

 

“Saya berharap 1.840 pegawai yang menerima SK hari ini bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya,” tegas Yona.

Baca Juga: PPPK Paruh Waktu di Surabaya Digaji Lewat Belanja Barang dan Jasa

 

Menurutnya, perjalanan panjang para tenaga honorer menjadi bukti dedikasi luar biasa yang harus dibalas dengan profesionalisme dan kontribusi maksimal untuk kemajuan Surabaya.

 

Yona juga menegaskan, Komisi A DPRD Surabaya akan mengawasi ketat kinerja PPPK, memastikan mereka bekerja sesuai semangat reformasi birokrasi.

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Jelaskan Alasan Gaji PPPK Paruh Belum Dibayar Januari

Ia mendorong dinas terkait untuk aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap PPPK, serta menjalin koordinasi erat dengan DPRD, khususnya dalam pelaksanaan program-program kerakyatan di lapangan.

 

“Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi,” pungkasnya.

 

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-9717-pppk-baru-surabaya-diawasi-ketat-komisi-a-tekankan-reformasi-birokrasi