Rabu, 22 Jul 2026 06:26 WIB

Jawa Timur Juara Empat Transaksi Terbesar Judi Online di Indonesia

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 26 Jun 2024 15:26 WIB
Foto: Pj. Adhy Karyono
Foto: Pj. Adhy Karyono

selalu.id - Pejabat (Pj )Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut melalui data data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendeteksi adanya 135.227 pemain judi online di Jawa Timur.

Adhy menyampaikan dari ratusan ribu pemain judi online itu perputaran transaksi uang mencapai angka fantastis triliunan yakni Rp1,015 triliun.

Angka tersebut, kata Adhy, membuat Jatim jadi provinsi keempat dengan transaksi judi online terbesar di Indonesia. Setelah Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Tengah.

Untuk mengantisipasi tumbuh pesatnya online judi,  Pemprov Jatim bakal melakukn pemberantasan judi online dengan koordinasi Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Kan yang menginisiasi dari Kominfo pusat, kita tunggu kan mereka yang menentukan, kalau kita kan berkolaborasi apa action-nya nanti untuk itu (memberantas judi online),” kata Adhy, di Surabaya, Rabu (26/6/2024).

Saat ini, Adhy menunggu daftar pelaku judi online yang ada di Jatim. Kedepaan ia  memastikan, Pemprov Jatim snagat berkomitmen penuh memberantas praktik lancung ini.

Upaya untuk memberantas perjudian online ini, lanjutnya, Pemprov sudah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas judi online (judol) di wilayahnya.

“Satgas sudah terbentuk, tinggal implementasinya. Kan kita tunggu daftarnya (pelaku judi online),” tegasnya.

Lebih lanjut Adhy menjelaskan satgas itu terdiri Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jatim dan Polda Jatim, yang akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo.

“Dinas Kominfo sudah kita tugaskan untuk koordinasi dengan Kominfo pusat dan Reskrim,” kata Adhyz

Diketahui, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengumumkan lima provinsi dengan transaksi judi online terbesar. Dia mengumumkan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hadi menyatakan Jawa Barat berada di urutan pertama. Transaksi judi online yang tercatat oleh PPATK di provinsi tersebut mencapai Rp3,8 triliun.

DKI Jakarta berada di urutan kedua. Diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Jumlah transaksi judi online di lima provinsi itu sudah melebihi Rp1 triliun.

Berikut rincian lima provinsi dengan jumlah transaksi judi online terbesar.

Jawa Barat: pemain 535.644, transaksi Rp3,8 triliun
DKI Jakarta: pemain 238.568, transaksi Rp2,3 triliun
Jawa Tengah: pemain 201.963, transaksi Rp1,3 triliun
Jawa Timur: pemain 135.227, transaksi Rp1,051 triliun
Banten: pemain 150.302, transaksi Rp1,022 triliun

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.