Rabu, 22 Jul 2026 16:21 WIB

Puluhan Kepala Sekolah SMK di Jatim Bakal Dipolisikan, Ini Kasusnya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 08 Mei 2023 15:39 WIB
Logo Dinas Pendidikan Jawa Timur
Logo Dinas Pendidikan Jawa Timur

Selalu.id – Puluhan Kepala Sekolah (KS) SMK di Jatim akan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Forum Pelaksana SMK Jatim, setelah hampir dua tahun hasil pekerjaan berupa rehab gedung sekolah senilai (total) Rp172 miliar belum terbayarkan.

Selain menempuh jalur hukum, para kontraktor yang menjadi korban pekerjaan rehab gedung sekolah SMK ini juga menyampaikan pengaduan ke kantor Sekretariat Negara, serta kepada pimpinan Komisi X DPR RI yang juga membidangi pendidikan.

Baca Juga: Pemkot Mojokerto Beri Diskon 40 Persen PBB-P2 di Tengah Tren Kenaikan

“Dua-tiga hari ke depan kalau belum ada tanda-tanda membayar, kami akan pidanakan puluhan KS SMK yang seluruhnya dari Kabupaten Malang. Bukan hanya KS SMK, semua pihak yang terkait proyek ini di Diknas Jatim dan Kemendiknas, akan kami polisikan,” tegas Tyas Pambudi, selaku sekretaris Forum Pelaksana SMK kepada wartawan, Senin (8/5/23).

Pambudi mengatakan, para kontraktor telah mengeluarkan biaya besar untuk melaksanakan amanat pengerjaan rehab gedung puluhan SMK di Kab. Malang tersebut.

“Kami selaku kontraktor harus membayar cost of fund modal ke bank. Belum lagi membayar tagihan tukang dan pelaksana. Tolong perhatikan nasib kami,” katanya.

"Pembayaran proyek rehab gedung SMK di Kab Malang itu seharusnya sudah dilakukan pada 2021, ketika proses pembangunan telah mencapai 50%. Akan tetapi sampai sekarang tidak ada sepeserpun pembayaran dari Diknas,” kata Hendro, salah satu anggota forum.

Budi Ananto, juga anggota Forum, mengatakan ketika saat progress proyek sudah 50�lum ada pembayaran, kami disuruh berhenti mengerjakan. Akan tetapi kenyataannya para kontraktor sudah lebih dari 50% menggarap pekerjaannya.

Baca Juga: Peras Kadispendik Jatim Atas Kasus Perselingkuhan, Dua Mahasiswa Ditangkap

“Anehnya hingga saat ini belum ada pembayaran sama sekali. Sementara kami harus menanggung beban biaya pekerjaan,” kata Ananto.

Belasan kontraktor korban pekerjaan rehab gedung SMK di Kab. Malang itu hadir ke Kantor PWI Jatim untuk menyampaikan keluhannya.

“Kami tadinya bisa bersabar. Tapi kini sudah tidak bisa lagi, karena harus menanggung beban. Kami akan terus berjuang menuntut hak kami,” kata Puguh, Ketua Forum Pelaksana SMK.

Baca Juga: Siswa SMP di Blitar Dianiaya Saat MPLS, Disdik dan Sekolah Turun Tangan

Menurut mereka, pembawa proyek rehab puluhan gedung SMK di Kab. Malang itu adalah Yulius Nanang, staf Cabang Diknas Jatim di Malang. Dananya bersumber dari Kemendiknas.

“Sebenarnya kami kasihan ke para KS SMK, karena mereka tidak tahu-menahu. Tapi siapa lagi yang akan kami polisikan. Pihak Diknas Jatim juga akan kami polisikan,” kata Puguh.

“Kami dan kantor kami (kontraktor) butuh tetap hidup. Kami sudah bekerja dan mengeluarkan biaya. Kenapa para pihak yang seharusnya bertanggungjawab kok cuek, tidak memperjuangkan. Sekarang kami (Forum) akan berjuang sendiri, sampai di mana pun akan kami kejar,” tukas Puguh. (Adg)

Editor : Ading
Berita Terbaru

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.