KPAI Desak Negara Tak Cuma jadi Pemadam Kebakaran, Usut Kekerasan Seksual di Pesantren

selalu.id - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santri yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan, menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa kejahatan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai persoalan individual semata.

Baca Juga: Polda Jatim Bongkar 45 Kasus TPPO, PMI Non-Prosedural Paling Banyak

​Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas terulangnya kasus kekerasan di ruang-ruang pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.

Menurutnya, sistem pengasuhan dan pengawasan 24 jam di pesantren menciptakan relasi kuasa yang timpang antara pengasuh dan santri.

​"Kehidupan pesantren berasrama yang berlangsung selama 24 jam menghadirkan relasi kuasa dan ketergantungan yang kuat antara santri dengan pengasuh. Anak dapat takut menolak, melawan, atau melaporkan tindakan yang dialaminya, terlebih ketika orang yang diduga melakukan kekerasan merupakan figur yang dihormati dan memiliki kewenangan atas seluruh kehidupannya," tegas Jasra dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

​Jasra mengingatkan agar publik maupun penegak hukum tidak serta-merta menyudutkan korban dengan mempertanyakan keberanian mereka untuk melapor lebih awal.

​"Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Kejahatan seksual sering berlangsung dalam ruang tersembunyi. Karena itu, jangan hanya bertanya mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan juga mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegahnya sejak awal," ujarnya.

​KPAI pun mendesak agar keberpihakan kepada korban ditempatkan di garis terdepan melalui jaminan akses keadilan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan psikologis.

Penanganan ini, kata Jasra, harus berjalan beriringan tanpa harus menunggu proses pembuktian pidana tuntas di pengadilan.

Baca Juga: Modal Bakso, Kakek di Probolinggo Cabuli Anak TK

​"UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan mengenai hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Kita harus membedakan proses pembuktian pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan dengan kewajiban negara melindungi anak yang diduga menjadi korban. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jangan sampai anak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan," jelasnya.

​KPAI juga mendorong aparat penegak hukum agar bergerak profesional, ramah anak, serta konsisten menjaga kerahasiaan identitas dan keberlangsungan pendidikan para korban.

​Menyoroti akarnya, KPAI menekankan pentingnya penerapan model Child Safeguarding atau Himayatu Tholabah sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.

Model ini mewajibkan adanya sistem pencegahan berlapis, mulai dari kebijakan perlindungan, SDM terlatih, hingga penyediaan saluran pengaduan alternatif di luar struktur internal pesantren.

​"Kalau saluran pengaduan hanya ada di atas kertas, kalau anak tidak tahu harus mengadu kepada siapa, atau jika pengaduan harus melalui orang yang justru ditakutinya, maka sistem itu tidak bekerja. Harus ada mekanisme pengaduan alternatif di luar struktur internal pesantren, termasuk ketika yang diadukan adalah pimpinan tertinggi lembaga," papar Jasra.

Baca Juga: KPAI Sebut Perlindungan Anak jangan Hanya Reaktif, Dorong RUU Pengasuhan Masuk Prolegnas

​Ia juga mengkritik keras pola penanganan negara yang kerap bersifat reaktif dan parsial, layaknya pemadam kebakaran yang baru datang setelah musibah terjadi.

​"Negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk berbuat nyata. Tetapi kalau respons kita hanya sektoral, administratif, dan reaktif, kita akan terus menjadi pemadam kebakaran. Kita bergerak setelah ada korban, tetapi belum cukup kuat membangun sistem yang mencegah lahirnya korban berikutnya," kritiknya.

​Sebagai solusi jangka panjang, KPAI terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengasuhan Anak guna mewujudkan konsep "Pengasuhan Semesta", sebuah kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga negara.

​"Jangan sampai kita memiliki hutang peradaban dalam pengasuhan anak. Kita tidak boleh terus menunggu anak menjadi korban baru kemudian negara hadir. Negara harus hadir sejak anak berada dalam pengasuhan," pungkas Jasra.

Editor : Zein Muhammad

URL : https://selalu.id/news-16514-kpai-desak-negara-tak-cuma-jadi-pemadam-kebakaran-usut-kekerasan-seksual-di-pesantren