Kamis, 12 Nov 2026 21:37 WIB

Perjalanan Karier Gibran dari Pengusaha Kuliner, Wapres hingga Mengundurkan Diri

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 12 Nov 2026 13:46 WIB
Gibran Rakabuming Raka semasa aktif jabat Wapres RI. (Istimewa)
Gibran Rakabuming Raka semasa aktif jabat Wapres RI. (Istimewa)

selalu.id — Perjalanan karier Gibran Rakabuming Raka di kancah Indonesia mengalami perubahan besar dalam kurun waktu enam tahun. Berawal sebagai pengusaha kuliner di Solo, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu masuk ke dunia politik, menjabat Wali Kota Surakarta, hingga menduduki posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Prabowo Subianto. 

Namun, perjalanan tersebut kini memasuki babak baru. Hari ini Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Baca Juga: Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurutnya, Gibran datang untuk menyampaikan pengunduran diri sekaligus meminta agar MPR segera memprosesnya. 

Surat serupa, kata Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Penyerahan surat itu menjadi penanda perubahan dalam perjalanan politik Gibran yang sebelumnya melesat dari pemerintahan daerah menuju jabatan orang nomor dua di Indonesia. 

Mengawali Karier sebagai Pengusaha

Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Dia merupakan anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. 

Gibran menghabiskan masa kecil di Solo sebelum melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dia pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura. 

Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan University of Technology Sydney melalui program Insearch di Australia. 

Setelah menyelesaikan pendidikan, Gibran kembali ke Indonesia dan mulai membangun usaha sendiri. Dia tidak langsung mengikuti jejak ayahnya di bisnis mebel, melainkan memilih sektor makanan dan minuman. 

Pada 2010, Gibran mendirikan usaha katering bernama Chilli Pari di Solo. Bisnis tersebut menjadi salah satu langkah awalnya membangun jaringan usaha di bidang kuliner. 

Lima tahun kemudian, tepatnya 2015, Gibran mengembangkan bisnis martabak dengan merek Markobar. Usaha yang awalnya dikenal sebagai bisnis kuliner lokal itu kemudian berkembang dan membuka gerai di sejumlah kota. 

Gibran juga merambah berbagai lini bisnis lain. Di antaranya Pasta Buntel, CS Coffee Shop, dan Goola, perusahaan rintisan minuman tradisional yang dikembangkan dengan konsep modern. 

Bersama adiknya, Kaesang Pangarep, serta chef Arnold Poernomo, Gibran juga terlibat dalam pendirian bisnis kuliner Mangkok Ku. 

Selain usaha makanan dan minuman, dia pernah mengembangkan produk jas hujan dengan merek Tugas Negara Bos serta sejumlah usaha lainnya. 

Latar belakang sebagai pengusaha tersebut menjadi bagian penting dari profil Gibran sebelum memasuki dunia politik pada 2020. 

Masuk Politik dan Menjadi Wali Kota Solo

Perjalanan politik Gibran mulai terlihat pada 2020. Saat itu, dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan maju sebagai calon Wali Kota Surakarta dalam Pilkada 2020. 

Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota. 

Pasangan tersebut memperoleh 225.451 suara atau 86,54 persen dari total suara sah. Hasil itu mengantarkan Gibran menjadi Wali Kota Surakarta terpilih. 

Pada 26 Februari 2021, Gibran resmi dilantik sebagai Wali Kota Surakarta bersama Teguh Prakosa. 

Saat itu, usianya masih 33 tahun. Gibran meninggalkan aktivitas bisnisnya untuk menjalankan pemerintahan di kota kelahirannya. 

Jabatan wali kota menjadi pengalaman pertamanya memimpin pemerintahan sekaligus membuka jalan bagi keterlibatannya dalam politik nasional. 

Dari Wali Kota Solo Menjadi Cawapres Prabowo

Nama Gibran semakin menjadi perhatian publik menjelang Pemilihan Presiden 2024. 

Pada 22 Oktober 2023, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024. 

Keputusan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. 

Putusan itu membuka pengecualian terhadap batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, yakni bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 

Baca Juga: Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Dicabut

Ketika ditetapkan sebagai cawapres, Gibran masih berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta. 

Pencalonannya kemudian menjadi perhatian nasional. Selain karena usianya, pencalonan Gibran juga memunculkan perdebatan mengenai putusan MK dan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. 

Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh kemenangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dilantik Menjadi Wakil Presiden Termuda

Puncak perjalanan politik Gibran terjadi pada 20 Oktober 2024. 

Pada tanggal tersebut, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan 2024–2029. 

Dalam usia 37 tahun, Gibran tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. 

Pelantikan tersebut sekaligus menempatkannya pada jabatan pemerintahan tertinggi kedua setelah sebelumnya memimpin pemerintahan tingkat kota. 

Selama menjabat, Gibran menjalankan sejumlah agenda kenegaraan dan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Dia juga terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. 

Namun, perjalanan politiknya tidak terlepas dari sorotan publik, terutama terkait proses pencalonan pada Pilpres 2024 dan persoalan dokumen pendidikan yang kembali mencuat pada 2026. 

Polemik Dokumen Pendidikan dan Tekanan Politik

Memasuki 2026, persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik. 

Perdebatan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. 

Pada Oktober 2026, persoalan tersebut berkembang melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Putusan kedua lembaga itu kemudian menjadi salah satu pemicu perdebatan mengenai kelayakan Gibran menduduki jabatan wakil presiden. 

Baca Juga: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Ahmad Muzani: Kami Segera Rapat Pimpinan

Di parlemen, persoalan tersebut turut memunculkan dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). 

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mengusulkan penggunaan hak tersebut untuk membuka proses politik terhadap Gibran. 

Di tengah tekanan politik itu, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. 

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. 

Presiden Prabowo, menurut penuturan Gibran, menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI

Dua hari setelah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Dia menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI yang diterima langsung Ketua MPR Ahmad Muzani. 

Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR. 

Penyerahan surat tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karier politik Gibran. Dari seorang pengusaha kuliner di Solo, dia pernah menjabat kepala daerah hingga menduduki kursi wakil presiden. 

Meski demikian, penyerahan surat pengunduran diri belum boleh disamakan dengan selesainya seluruh proses konstitusional. Mekanisme dan keputusan formal mengenai pengunduran diri serta pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi. 

Perjalanan Gibran pun kini memasuki fase baru setelah enam tahun berada di panggung pemerintahan dan politik nasional.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

Hadiri Penutupan TMMD ke-130 di Pamekasan, Kapolda Jatim Tekankan Pentingnya Keamanan dan Sinergi Daerah

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KONI Jatim Matangkan Mental 82 Atlet Menuju PON Pantai I 2026, Berikut Targetnya

Sebanyak 82 atlet pilihan yang dipersiapkan memperkuat Jatim digembleng melalui pembekalan psikologi intensif demi mendulang prestasi terbaik.

Disdukcapil Surabaya Hadirkan Layanan Jemput Bola untuk Warga Berkebutuhan Khusus Hingga Lansia

Layanan itu menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan kondisi tertentu.

Proyek Betonisasi Jalan RPH Krian-Kemangsen Sidoarjo Sudah 93 Persen, Target Rampung 15 Desember

Setelah sempat mengalami keterlambatan pada awal pengerjaan, progres fisik proyek senilai Rp3,6 miliar tersebut kini telah mencapai 93 persen.

Pelindo Dukung Ekosistem Inovasi Nasional Lewat KSTI 2026 di ITS Surabaya

Pelindo menyatakan kesiapan untuk terus jadi mitra strategis perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam mengembangkan inovasi berbasis sains dan teknologi.

Luar Biasa, Atlet Disabilitas Sidoarjo Juara Umum PEPARPEDA III Jatim 2026

Kontingen Sidoarjo berhasil membawa pulang predikat juara umum setelah mengumpulkan 13 medali, terdiri atas tujuh emas dan enam perunggu.